Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWSCOM, JAKARTA - Sejumlah parpol baru muncul jelang gelaran pemilihan umum (Pemilu) 2024, mendatang. Kini, mereka tengah menunggu tahap pengumuman penetapan peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Tentu, hal ini setelah partai baru itu mengikuti tahapan awal peserta pemilu dengan melakukan pendaftaran dan verifikasi oleh KPU RI.
Lalu, bagaimana partai baru ini melewati proses menjadi peserta Pemilu 2024?
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengungkapkan, bahwa membentuk sebuah partai politik (parpol) di Indonesia bagaikan membuat sebuah negara.
Baca juga: Jika Perppu Pemilu Tak Kunjung Diundangkan, KPU Undi Nomor Urut Parpol 14 Desember
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi nara sumber dalam talkshow 'Mata Lokal Memilih' Tribun Network bertajuk 'Partai Baru vs Partai Lama: Dinamika Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024' di Studio 1 Menara Kompas, Jakarta, Senin (5/12).
"Memang bikin partai di Indonesia itu menurut saya kayak bikin negara, dahysat pekerjaan itu," kata Fahri.
Fahri lalu menyinggung sulitnya membentuk kantor partai di 38 Provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Hal tersebut terkait verfikasi yang dilakukan KPU RI untuk memastikan partau tersebut ada tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
"Itu bayangkan bagaimana kita mengatur pembentukan daerah-daerah yang kemudian KPU memeriksa supaya kita punya kantor," ujarnya.
Bahkan, kata Fahri, parpol terpaksa menyewa kantor-kantor paling tidak hingga pemilihan umum (pemilu) 2024.
Tak hanya itu ada kader di daerah yang menggunakan rumah mertuanya sebagai kantor Partai.
"Kantornya itu harus disewa, paling tidak sampai pemilu. Itu di 514 kabupaten/kota kan begitu. Jadi memang luar biasa dahsyatnya itu. Cuman memang itulah demokrasi, kita tawarkan ide ya kan," ucapnya.
Baca juga: Jika Perppu Pemilu Tak Kunjung Diundangkan, KPU Undi Nomor Urut Parpol 14 Desember
Lebih lanjut, Fahri menuturkan sebagai parpol baru, Gelora harus lebih menawarkan banyak ide agar diminati masyarakat. Ia menambahkan berbeda ketika PDIP yang disebutnya sudah memiliki saham.
"Kalau Mas Hasto (Sekjen PDIP) ini sudah pegang saham dia. Kalau kita ini belum punya saham, baru membentuk start up lah, baru nanti dilemparkan untuk dibeli oleh publik," ungkap Fahri.
Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tak menampik jika regulasi soal partai baru mengikuti Pemilu perlu diperketat.
Pasalnya, Hasto menilai jika salah satu fungsi partai politik adalah melahirkan calon-calon pemimpin masa depan. Mulai dari pendaftaran, sekolah partai hingga pendidikan politik bagi kader.
Baca juga: Tribun Network Luncurkan Kanal Pemilu 2024 Mata Lokal Memilih
"Partai memang menjadi alat perjuangan untuk mencapai tujuan bernegara juga, sehingga berpolitik untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga berpartai bukan hanya sekedar alat kekuasaan," kata Hasto dalam kesempatan yang sama.
"Oleh karena itu, di dalam pelaksanannya, di dalam tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan pengaturan atas dasar ideologi dan konstitusi itu," sambungnya.
Hasto pun mengungkapkan soal perjuangan reformasi, yakni mengkoreksi model kekuasaan otoriter orde baru. Di mana saat itu partai hanya dipaksa hanya melakukan konsolidasi menjadi 3 partai besar. Dan kemudian partai itu terbukti dalan praktek demokrasi hanya menjadi asesoris khususnya PDIP dan PPP.
Sehingga, kata Hasto, muncul semangat untuk mereformasi agar nilai-nilai demokrasi kembali muncul, dan kemudian partai muncul bak cendawan di musim penghujan.
"Sehingga diperlukan aturan bagaimana setiap partai yang bediri tidak otomatis bisa ikut pemilu. Dulu ada partai yang berdiri, yang ketumnya adalah suami dalam satu keluarga, sekretarisnya adalah anaknya, bendahara istrinya, itu muncul partai-partai seperti itu. Lalu terjadi kerumitan dalam demokrasi," jelas Hasto.
Dia juga mengatakan, bahwa partai yang akan mengikuti Pemilu perlu adanya persyarayatan khusus. Semisal, kata Hasto, bagaimana dalam permainan sepak bola yang masuk ke dalam Piala Dunia perlu mengikuti persyaratan kualifikasi. Lalu, bagaimana persyaratan diperlukan saat mendaftar ke perguruan tinggi untuk menjadi mahasiswa.
"Masa untuk ikut pemilu, ada syarat. Sehingga sesustu yang wajar," ucao Hasto.
Kedua, lanjut Hasto, diterapkan yang namanya parlementary treshold agar jumlah parpol sesuai dengan sistem politik dan pemerintahan.
Baca juga: Dilaksanakan Atas Hasil Evaluasi 2019, Kemendagri Yakin Penyelenggaraan Pemilu 2024 Lebih Baik
"Akan efektif bekerja pada padanan multi partai sederhana, bukan multi partai kompleks," jelasnya
"Jadi yang ada menurut saya bukan berlebihan, peraturan yang ada justru untuk mewujudkan iklim yang sehat agar partainya juga kuat, agar partainya mengakar terlebih dahulu," terang Hasto.
Sasar 30 Juta Suara Golput
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Gede Pasek mengungkapkan alasan dirinya berani membangun partai.
Gede Pasek menyakini, bahwa partainya ingin menggelorakan perjuangan untuk kebangkitan nusantara.
"Jadi dengan kebangkitan nusantara ini ada, maka kita yakin cita-cita bangsa ini akan tercapai. Jadi itulah motovasinya," kata Gede Pasek.
Dia pun mengatakan, bahwa partainya ingin menyasar 30 juta suara golongan putih (Golput) pada pemilu sebelumnya. Karena, Gede Pasek menyakini jika partainya tak mungkin melawan partau besar/ merebut suara dari partai besar.
"Kami berfikir begini, kemarin lebih 30 juta golput. Kamu ingin membantu KPU-Bawaslu agar yang Golput itu bisa punya pilihan. Jadi pilihannya lari ke kita. Kalau yang lain-lain alumninya bergabung enggak papa lah. Yang sudah ada nggak mungkin saya ganggu. Ga mungkin lah kami ingin mengganggu yang besar, tidak mungkin," kata Gede Pasek. (Tribun Network/ Yuda).