Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil dan harta kekayaan Iskan Qolba Lubis, anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang berdebat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hingga akhirnya walkout dari Rapat Paripurna Pengesahaan Rancangan Undang-undang KUHP (RKUHP).
Pengesahan RKUHP menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI sempat diwarnai debat panas dan aksi walkout, Selasa (6/12/2022).
Debat dan aksi walkout itu dilakukan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis.
Iskan berdebat dengan Pimpinan Rapat yakni Sufmi Dasco Ahmad lantaran tidak diberikan kesempatan meneruskan interupsi.
Baca juga: Politisi PDIP Minta Masyarakat Tak Demo KUHP: Silakan Tempuh Jalur Hukum
Awalnya, Iskan sempat diberi kesempatan berbicara oleh Sufmi.
Namun, lantaran apa yang disampaikan Iskan dianggap mengingkari pembahasan sebelumnya, Sufmi tidak memberikan lagi kesempatan kepada Iskan.
Iskan pun menyatakan bakal walkout.
"Saya wakil rakyat. Saya minta tiga menit saja. Jangan jadi diktator di sini. Saya hanya minta tiga menit. Kalau hari ini saya tidak dikasih waktu, saya keluar dari sini. Saya wakil rakyat," kata Iskan dengan nada suara meninggi, dikutip dari KompasTV.
"Silahkan," kata Sufmi singkat.
Profil Iskan Qolba Lubis
Dikutip dari laman Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis saat ini duduk di Komisi VIII yang membidangi Agama dan Sosial.
Ia merupakan anggota DPR RI yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara (Sumut) II.
Iskan Qolba Lubis lahir pada 1 Juli 1961 atau saat ini berusia 61 tahun.
Ia lahir di Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara.
Menikah dengan Erni Asfiati Hasibuan, Iskan telah diberi lima anak.
Soal pendidikan, Iskan menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ushuluhudin, Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1987.
Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Islamic Studies Punjab Lahore Pakistan 1991.
Sebelum terpilih dan bergabung dalam DPR-RI, Iskan menjadi dosen di Sekolah Tinggi Tafsir Hadits dari tahun 2002 – 2008, juga Ma’had Al-Hikmah Jakarta sejak tahun 1993 – 2000.
Baca juga: Pimpinan DPR Belum Mau Temui Pendemo Yang Tolak Pengesahan KUHP
Harta kekayaannya, total Rp 14,3 miliar
Sebagai penyelenggara negara, Iskan berkewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Berdasar LHKPN terakhir yang dilaporkan ke KPK pada 9 Maret 2022, ia memiliki total harta Rp 14,3 miliar.
Harta tersebut sebagian besar berupa tanah dan bangunan.
Berikut rincian harta kekayaan Iskan Qolba Lubis berdasar LHKPN di laman eLHKPN KPK:
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.738.150.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/98 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/124 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 620 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2218 m2/280 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/38 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah Seluas 374 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS, WARISAN Rp. 85.000.000
9. Tanah Seluas 2905 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/110.5 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 382 m2/369 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.433.150.000
12. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 983.000.000
1. MOBIL, HONDA HR-V 1.5 E Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 S Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 743.300.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 3.700.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.380.227.787
F. HARTA LAINNYA Rp. 800.000.000
Sub Total Rp. 14.344.677.787
G. HUTANG Rp. ----
TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 14.344.677.787
Baca juga: Nilai Ada Pasal Anti Demokrasi, YLBHI Desak Presiden dan DPR Tunda Sahkan Rancangan KUHP
Kronologi perdebatan Iksan Qolba Lubis dengan Sufmi Dasco
Perdebatan Iskan dengan Sufmi terjadi setelah Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menyampaikan laporan hasil pembahasan RKUHP tingkat I dalam Rapat Paripurna.
Begitu Bambang Wuryanto turun dari mimbar, Iskan Qolba Lubis langsung menyampaikan interupsi, tapi belum dipersilahkan oleh Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan pimpinan Rapat Paripurna.
Sufmi lantas menyampaikan berdasar laporan yang ia terima, RKUHP telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR termasuk Fraksi PKS.
Meski menyetujui, kata Sufmi, Fraksi PKS memberikan catatan.
Karena itu, ia mempersilahkan Iskan Qolba Lubis untuk memberikan catatan dari Fraksi PKS.
"Menurut hasil laporan dan pemantauan kami, seluruh fraksi di Komisi III telah menyetujui keputusan tingkat satu. Namun, ada beberapa catatan dari Fraksi PKS. Saya kasih kesempatan satu kali untuk menyampaikan pada Rapat Paripurna sebelum saya meminta persetujuan kepada fraksi-fraksi. Hanya catatan, silahkan," ujar Sufmi, dikutip dari tayangan live KompasTV.
Setelah diberi kesempatan, Iskan Qolba Lubis mulai berbicara.
Iskan menyatakan Fraksi PKS masih punya dua catatan terhadap RKUHP.
"Pertama adalah Pasal 240 yang menyebutkan, yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum tiga tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarkhi. Saya meminta supaya pasal ini dicabut," katanya.
Iskan melanjutkan, ia juga mempersoalkan Pasal 218 soal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara 2 ini meminta agar Pasal 218 juga dicabut.
Iskan menyatakan ia tidak peduli dengan kesepakatan yang sudah diambil dalam pembahasan tingkat I.
"Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218, menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkirik pemerintahnya. Yang tidak punya dosa hanya para nabi. Presiden pun harus dikritik."
"Jadi saya meminta supaya (dicabut). Saya nanti akan mengadukan ke MK pasal ini, saya sebagai wakil rakyat. Saya nggak penting sudah diputuskan di sana, nggak penting," ujarnya.
"Baik, kalau begitu.." Sufmi hendak memotong omongan Iskan.
Perdebatan pun mulai memanas.
"Sebentar, kasih waktu dulu," kata Iskan sambil tangannya menunjuk ke arah Sufmi.
Sufmi dan Iskan pun saling ngotot berbicara.
"Catatan sudah kita terima. Fraksi PKS sudah sepakat. Catatan yang saya terima. Catatanmu sudah kita terima. tapi disepakati oleh Fraksi PKS. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi," kata Sufmi.
Tidak terima omongannya tidak didengarkan, Iskan lantas menyebut Sufmi sebagai diktator.
Iskan juga menyatakan bakal walkout apabila tidak diberi kesempatan untuk meneruskan interupsinya.
"Saya wakil rakyat. Saya minta tiga menit saja. Jangan jadi diktator di sini. Saya hanya minta tiga menit. Kalau hari ini saya tidak dikasih waktu, saya keluar dari sini. Saya wakil rakyat," kata Iskan dengan nada suara meninggi.
"Silahkan," kata Sufmi singkat.
Sufmi kemudian meminta persetujuan fraksi untuk mengesahkan RUU KUHP.
Ia kemudian mengetok palu tanda disahkannya RUU KUHP.
Iskan masih terus berbicara kepada Sufmi.
"Sebentar, dengerin dulu. Kamu jangan jadi orang-orang diktator ya. Lihat itu wartawan. Begitulah DPR sekarang," kata Iskan.
Setelah mengetok palu pengesahan RUU KUHP, Sufmi Dasco kembali menegaskan bahwa semua fraksi sudah sepakat.
Namun, Iskan justru meminta pasal tertentu dicabut dan mengingkari pembahasan di tingkat I.
"Baik saudara sekalian. Kita sudah tahu bahwa semua fraksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada Fraksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna hari ini. Tapi Fraksi PKS malah minta mencabut, mengingkari apa yang sudah disampaikan," kata Sufmi.
Iskan yang masih tidak terima menyahut lagi dengan mengatakan Sufi sebagai pimpinan rapat telah bertindak tidak demokratis.
"Saya ngomong tiga menit saja bapak tidak kasih. Mentang-mentang bapak jadi ketua di situ, hak rakyat kau ambil. Itu gak demokrasi namanya pak. Tiga menit saja pak. Semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan," kata Iskan.
Sufmi mengabaikan Iskan dan kemudian meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan tanggapan pemerintah.
(Tribunnews.com/Daryono)