Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengkritik tajam Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet, perihal pernyataannya agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikirkan ulang.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan wajah buruk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin terlihat ketika ingin terus berkuasa.
Padahal, kata dia, rakyat masih banyak yang kesusahan terutama sejak Pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
"Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).
Herzaky menyoroti angka kemiskinan di Indonesia tak kunjung turun, pengangguran, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana.
"Masih terus diuji dengan tontonan perilaku elite yang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai goyunan," ujarnya.
Ia menyebut berdasarkan hasil survei SMRC pada April lalu, 73 persen rakyat menolak, dan hanya 5 persen yang setuju usulan Jokowi tiga periode.
"Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran," ungkap Herzaky.
Herzaky menyarankan elite politik pendukung Jokowi agar fokus menyelesaikan permasalahan di Tanah Air.
"Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Jokowi terjerumus," ucap dia.
Lebih lanjut, ia membandingkan angka kemiskinan 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil ditekan dari 16 persenan ke 10 persenan.
"Bukan seperti 8 tahun ini, dari 10 persenan hanya mampu menurunkan ke 9 persenan saja, dan itu pun dibanggakan setengah mati, sampai minta perpanjangan," tuturnya.
Baca juga: Beri Sinyal Pemilu 2024 Ditunda, PKS Ingatkan Bamsoet Tidak Pragmatis dan Oportunis
Selain itu, ia juga menyoroti angka pengangguran di era SBY dari 10,25 juta di 2004 bisa turun drastis sampai 3 jutaan penduduk yang tidak lagi menganggur. Sehingga, menyisakan 7,24 juta jiwa saja yang menganggur.
"Sedangkan di era Jokowi selama 5 tahun sebelum pandemi pun tak mampu menurunkan banyak. Hanya ratusan ribu. Bahkan, makin melonjak drastis selama pandemi," imbuh Herzaky.
Sebelumnya, Bamsoet menyoroti suhu politik yang kurang baik sehingga Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bamsoet dalam diskusi Poltracking Indonesia yang digelar virtual, Kamis (8/12/2022).