Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini turut menanggapi soal Bupati Meranti, Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan sebagai iblis dan setan.
Didik menilai, adanya keluhan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat merupakan suatu kewajaran.
Termasuk juga keluhan dari Bupati Meranti, Muhammad Adil soal dana bagi hasil (DBH).
Pemerintah pusat juga seharusnya menanggapi adanya keluhan dari pemerintah daerah tersebut dengan transparan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa keluhan tersebut harus disampaikan dengan dialog yang tepat.
"Keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan seperti ini wajar terjadi dan harus ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan transparan," kata Didik dilansir Kompas.com, Rabu (14/12/2022).
Baca juga: Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Berisi Iblis: Ditegur Tito Karnavian, Sekjen Kemendagri Beri Nasihat
Lebih lanjut Didik menyebut jika keluhan dari pemerintah daerah nantinya berujung pada perbaikan aturan, baik undang-undang maupun turunannya.
Maka pemerintah pusat harus mau melakukan perbaikan tersebut, karena pemerintah daerah juga merupakan bagian dari NKRI.
"Aspirasi pemerintah daerah harus tetap diperhatikan karena daerah merupakan bagian dari satu kesatuan NKRI," ungkap Didik.
Meski demikian, Didik mengingatkan bahwa keluhan perlu disampaikan dengan cara yang tepat.
Ketika suatu keluhan disampaikan seperti Bupati Meranti yang menyebut Kemenkeu iblis dan setan, maka itu bisa menjadi persoalan lain.
Baca juga: Profil Kabupaten Kepulauan Meranti: Kawasan Free Trade Zone dan Sebagai Pintu Gerbang Internasional
Terlebih lagi, Bupati Meranti menyampaikan keluhannya dengan mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia, maka persoalan menjadi lebih berat karena menyangkut NKRI dan makar.
"Ucapan dan tindakan seorang pejabat negara seperti ini sudah bisa dikatagorikan makar," imbuhnya.
Oleh karena itu, Didik menilai ucapan pejabat provoaktif tersebut harus segera diselesaikan.
Agar nantinya tidak ada lagi pejabat negara yang berusaha untuk merusak kesatuan NKRI.
"Jika dibiarkan berjalan wajar dan biasa-biasa saja, maka bukan tidak mungkin banyak lagi pejabat negara yang mulai mengoyak NKRI dan kesatuan bangsa akan menjadi rapuh," ucap Didik.
Baca juga: Harta Kekayaan Muhammad Adil, Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Iblis, Total Rp4,78 Miliar
Kemendagri Nasehati Bupati Meranti Muhammad Adil untuk Jaga Etika
Diberitakan sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil membuat kontroversi dengan menyebut Kementerian Keuangan sebagai iblis dan setan.
Akibatnya ia dipanggil oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta klarifikasi pernyataan yang dilontarkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu tersebut.
Sejumlah pejabat menemui Adil yang tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin kemarin (12/12/2022).
Di antaranya yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.
Baca juga: Fakta Perseteruan Bupati Meranti vs Kemenkeu: Berawal dari Kata Iblis Setan, Dipanggil Kemdagri
Kemendagri menyayangkan pernyataan Adil yang telah menimbulkan kegaduhan.
Dalam pemanggilanya tersebut pihak Kemendagri menasehati bupati Adil untuk jaga etika.
Pasalnya pernyataan tersebut tidak elok dilontarkan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat.
“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Sekjen Kemendagri Suhajar.
Menurut Suhajar kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur apalagi dalam menyampaikan perbedaan pendapat dan pandangan dengan pihak lain.
Baca juga: Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Berisi Iblis, Politikus PDIP Minta Mendagri Turun Tangan
“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” kata Suhajar.
Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Adil melontarkannya dalam Rakornas yang salah satunya dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman.
Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik.
(Tribunews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(Kompas.com/Yohana Artha Uly)