Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu berbicara soal wacana jabatan presiden tiga periode hingga penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Masinton mengatakan bahwa ketentuan dalam konstitusi bernegara di Indonesia telah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam dua periode yang masing-masing dapat dijabat selama lima tahun.

Dia pun mengatakan bahwa seseorang atau pihak yang ingin tetap berkuasa melewati masa jabatannya ibarat ambisi Fir’aun yang ingin menjadi tuhan.

“Yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan menabrak konstitusi itu adalah hasrat Fir’aun. Fir’aun-Fir’aun politik,” kata Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi virtual yang diselenggarakan Total Politik, Minggu (18/12/2022).

Baca juga: Masinton Pasaribu: Aspirasi Tiga Periode, Konyol dan Lecehkan Konsistusi

Anggota Komisi XI DPR RI ini menuturkan bahwa penguasa yang telah berkuasa selama dua periode tidak boleh lagi menjadi pemimpin, dalam hal ini adalah presiden.

Semua pihak, lanjut Masinton, harus konsisten terhadap reformasi dan demokrasi.

“Substansi dari reformasi dan demokrasi 98 lalu, satu di antaranya adalah membatasi periodesasi masa jabatan kekuasaan atau presiden, eksekutif ya,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan alasan jabatan bidang eksekutif harus dibatasi. Hal itu lantaran wewenangnya yang besar terhadap jalannya sebuah pemerintahan negara.

Lembaga eksekutif punya kendali terhadap anggaran. Masinton bilang, hal itu membuat lembaga eskekutif berbeda dengan legislatif sekaligus membuat kekuasannya perlu dibatasi.

“Dia diberikan kewenangan yang sangat besar, maka seluruh klaster eksekutif itu dibatsi baik itu presiden, gubernur, kepala daerah tingkat dua, bupati, walikota, dia dibatasi cukup hanya dua periode.”

“Kenapa kekuatan eksekutif yang dibatasi, kenapa bukan kekuasaan legislatif. Karena eksekutif itu diberikan anggaran. Di berbagai negara, karena dia bukan bagian dari eksekutor, maka legislatif itu tidak dibatasi.”

“Tetapi eksekutif memang dia dibatasi. karena dia diberikan anggaran yang besar utk melaksanakan program-programnya,” papar Masinton.

Dia menambahkan pembatasan jabatan terhadap sektor eksektutif itu sekaligus pula untuk menghindari adanya potensi kesewenang-wenangan pemimpin terhadap jabatannya.

“Untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang tadi. Fir’aun-Fir’aun politik yang kemudian menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk melakukan apa saja, bahkan itu yang bertentangan dengan kehendak rakyat tadi,” tutur Masinton.

Isu Penundaan Pemilu

Isu penundaan Pemilu sebelumnya digulirkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias  Bamsoet.

Dia mendorong agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikirkan ulang.

Ia menilai ada berbagai persoalan bangsa yang mesti dipikirkan. Salah satunya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Selain itu, Bamsoet pun khawatir atas ancaman yang akan terjadi karena situasi global yang tak menentu.

"Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," papar dia dalam tayangan YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).