News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jubir PKB Tegaskan Pemerintah Tak Anti Kritik

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Arif Fajar Nasucha
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Juru Bicara (Jubir) Milenial Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dira Martamin (kanan) dan Nada Fuady (kiri) saat menggelar konferensi pers dengan tema Terkait Masa Depan Perusahan Start Up dan PHK Besar-besaran di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2022). Dira Martamin membantah pernyataan Anies Baswedan yang menuding pemerintahan kerap mematikan kritik.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menuding pemerintahan kerap mematikan kritik, dibantah keras Juru Bicara Muda Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dira Martamin.

Menurut Dira, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbuka terhadap kritik.

Bahkan, pada awal tahun 2021, tepatnya bulan Februari Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

"Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta menunjukan bahwa ia merasa paling hebat. Padahal, apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah. Anies terlalu banyak mengklaim," kata Dira, dalam keterangannya, Minggu (18/12/2022).

Sebelumnya, pernyataan Anies Baswedan itu dilontarkan dalam sebuah acara di konten Youtube, bahwa pemerintah kerap mematikan kritik.

Dira mengatakan, awal November 2021 saat mantan wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pernah menanyakan kenapa oposisi saat ini lemah.

Baca juga: Zulfan Lindan: Anies Baswedan Harus Jadi Ketua Umum Nasdem Jika Ingin Lolos ke Parlemen

"Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin dikritik. Pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang. Ingin oposisi kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi," ucapnya.

Dira menegaskan, pemerintah paham betul bahwa kritik itu sesungguhnya edukasi publik. Tentu selama kritik tersebut faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian.

"Buktinya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka, dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini