Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi narasi yang menyebut seakan tugas Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) yang dibentuk Presiden Joko Widodo akan menghapuskan proses yudisial.
Ia menegaskan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur yudisial tidak bisa dihapus.
Hal tersebut, kata dia, karena sesuai undang-undang kasus pelanggaran HAM berat masa lalu harus diadili dan tidak ada daluarsanya.
Namun demikian, ia mengatakan saat ini sudah 38 orang terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah dibebaskan karena dinilai tidak cukup bukti di persidangan.
Baca juga: Mahfud MD: Hasil Tugas Tim PPHAM Insya Allah akan Diserahkan ke Presiden Awal Tahun 2023
Untuk itu, ia menekankan agar Komnas HAM dan Kejaksaan Agung melengkapi pembuktiannya.
"Oleh sebab itu mari kita tunggu. Percayalah, tidak akan pernah ada upaya dari pemerintah untuk menutup kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang direkomendasikan Komnas HAM itu, ditutup jalur yudisialnya, karena itu dilarang oleh Undang-Undang," kata Mahfud di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Senin (19/12/2022).
"Disebut di Undang-Undang itu tidak ada daluarsanya, harus dibawa ke pengadilan. Tinggal mari kita cari buktinya. Dan Komnas HAM diberi tugas oleh negara untuk itu," sambung dia.
Mahfud mengatakan rencananya tugas Tim PPHAM akan rampung dan hasilnya akan diserahkan pada Presiden awal tahun 2023.
"Mengenai perkembangan pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu sekarang sudah sampai pada tahap finalisasi," kata Mahfud.
"Dan insya Allah pada awal tahun 2023 sudah selesai dan hasilnya akan diserahkan kepada Presiden," sambung dia.
Baca juga: Mahfud MD: Jangan Terprovokasi yang Katakan Keppres PPHAM untuk Hidupkan Lagi PKI
Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo memiliki 3 tugas yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan PPHAM.
"Melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sarnpai dengan tahun 2020," demikian bunyi Pasal 3 Keppres 17/2022 yang mengatur tugas Tim PPHAM.
Berdasarkan pasal tersebut, Tim PPHAM juga bertugas merekomendasikan pemulihan bagi korban dan keluarganya serta merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.