TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan dihentikan akhir tahun 2022 ini.

Terkait hal tersebut Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta semua pihak jangan lengah.

Rahmad percaya apa yang diputuskan pemerintah tersebut sudah melalui kajian yang matang, namun jangan sampai kemudian covid-19 dianggap tidak berbahaya.

"Meski suasana sudah cukup baik, kita jangan lengah. Jangan sampai kita menganggap Covid-19 tidak berbahaya, sehingga kita tetap melindungi diri dengan prokes," ujar Rahmad dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Jumat (23/12/2022).

Baca juga: Moeldoko Bicara soal Keinginan Jokowi untuk Hentikan PPKM hingga Menkes Minta Waktu untuk Evaluasi

Rahmad mengatakan, suntikan vaksin dosis ketiga atau booster di Indonesia masih rendah.

Padahal di beberapa negara sudah menjalankan suntikan ke empat atau booster kedua. Karena itu, gerakan vaksinasi Covid-19 harus terus disampaikan ke publik.

"Meski langkah pemerintah bisa dipahami, saya kira tetap kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Silakan liburan akhir tahun, tapi tetap prokes dan vaksinasi," ujar Rahmad.

Pemerintah membatasi mobilitas masyarakat sejak beberapa bulan Covid-19 ditemukan di Indonesia pada 2020.

Terakhir, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM berlevel hingga 9 Januari 2023.

Seiring semakin terkendalinya penanganan Covid-19, Presiden Jokowi membuka peluang menyudahi PPKM.

Dalam pekan ini, ia berharap bisa mendapatkan kajian dari Kementerian Kesehatan mengenai kondisi pandemi saat ini sebagai landasan untuk menerbitkan keputusan presiden tentang penghentian PPKM.

Baca juga: Akhir Tahun 2022, Jokowi Sebut PPKM Seluruh Indonesia Segera Dihentikan

"Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB-PPKM kita," kata Jokowi, Rabu, 21 Desember 2022 lalu.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani menyambut baik rencana Presiden menghentikan PPKM berlevel.

Dia optimistis, kebijakan itu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau nanti diumumkan menjadi endemi, tentu akan sangat baik. Ekonomi kita kemarin sempat turun sampai minus 5 persen lebih karena kegiatan masyarakat dihentikan PPKM," ujar Hariyadi.(Willy Widianto)