Baca tanpa iklan
Ia juga membantah bahwa pertemuan terkait dengan kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) yang masih kosong sepeninggal alamarhum Tjahjo Kumolo.
“Enggak ada acara khusus,” katanya.
Sebelumnya dilansir dari Tribun Solo, nama ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo santer dikabarkan bakal mengisi kekosongan kursi Kementerian kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ia diisukan mengisi jabatan sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggantikan Tjahjo Kumolo yang wafat pada 1 Juli 2022 lalu.
Namun, Wali Kota Solo periode 2012–2015 dan periode 2016–2021 membantah isu tersebut.
Rudy memastikan kabar dirinya bakal menjadi Menpan RB adalah hoaks.
"Itu hoaks, itu. Tidak ada (tawaran)," kata Rudy saat dihubungi TribunSolo.com, Minggu (28/8/2022).
Meski demikian, FX Hadi Rudyatmo mengaku, memang beberapa waktu lalu dirinya berangkat ke Jakarta.
Namun, keberangkatannya ke Jakarta bukanlah untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo ataupun ketua umun PDIP Megawati Soekarno Putri.
"Saya ke Jakarta enggak ketemu siapa-siapa, saya ke Jakarta untuk bekerja," ujarnya.
Dirinya sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada tawaran posisi Menpan RB dari siapapun, meski itu adalah jatah PDI-P.
"Lha ketemu e ora kok ditawari. Sik nawari pie (Lha bertemu saja tidak kok ditawari. Yang menawari bagaimana?" terangnya.
Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) pada Rabu, (7/9/2022).
Untuk diketahui kursi MenpanRB kosong sepeninggal Tjahjo Kumolo yang wafat pada 1 Juli lalu.
“Iya siang ini,” ujar sumber Tribunnews di Pemerintahan, Rabu, (7/9/2022).
Pelantikan dilakukan sekitar pukul 13.30 WIB di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Adapun Menteri PANRB yang akan dilantik adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.
“Azwar Annas” katanya.
Isu Reshuffle Kian Menguat, Siapa Saja Sosok yang Dinilai Berpotensi Masuk Kabinet Menjadi Menteri
Desakan agar presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet alias reshuffle kabinet kian menguat belakangan.
Hal ini juga dipicu setelah keputusan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka NasDem mendukung sosok yang dinilai bertentangan dengan Jokowi secara politik.
Alhasil tiga menteri yang berasal dari Nasdem: Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan LHK Siti Nurbaya Bakar, masuk dalam jajaran teratas yang berpotensi terdepak dari kabinet.
Meski demikian, bukan berarti pos-pos menteri lain dijamin aman dari reshuffle yang dilakukan Jokowi.
Lalu, jika benar Jokowi melakukan reshuffle, siapa sosok-sosok yang dinilai berpotensi masuk ke kabinet menurut para pengamat?
1. Budiman Sudjatmiko
Pengamat sekaligus Direktur Politik Perundangan-Undangan 2Indos Khalid Akbar mengatakan ada baiknya Presiden Jokowi merombak kembali susunan kabinet.
Khalid Akbar juga menyampaikan pada perombakkan kabinet kali ini, ada baiknya mengikutsertakan Aktivis Generasi 1998 untuk menjadi Menteri pasca Reshuffle Kabinet.
"Kita punya Generasi 1998 yang terbukti memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengurus dan menyelesaikan persoalan bangsa, di antaranya seperti Budiman Sudjatmiko," kata Khalid.
Budiman Sudjatmiko, menurutnya, layak, masuk kabinet dan menduduki posisi menteri.
"Untuk posisinya, tentu presiden yang punya hak prerogatif, meski demikian kami melihat Budiman cocok untuk mengisi jabatan Mendikbudristek karena beberapa alasan," ujarnya Minggu (25/12/2022) kemarin.
"Pertama, Budiman Sudjatmiko Aktivis Reformasi, Pejuang Demokrasi dan HAM ini, sejak muda sudah terbiasa melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh di Indonesia."
"Kedua, Budiman Sudjatmiko deklarator dan Ketua Umum Inovator 4.0. untuk memicu lompatan Indonesia menuju Revolusi Industri 4.0. Salah satunya, dengan menjalankan Proyek Bukit Algoritma di Kecamatan Cibadak dan Cikidang, Kabupaten Sukabumi."
"Ketiga, Budiman Sudjatmiko sebagai Kader PDIP memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya Ia sebagai Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 sebagai Jubir Kampanye," katanya.
Ia menilai, masuknya, Budiman Sudjatmiko dalam kabinet akan sangat berpengaruh baik di dalam pemerintahan dan membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sampai dengan akhir masa jabatan Presiden 2024 mendatang.
2. Andika Perkasa
Setelah memasuki masa pensiun, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki peluang masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, Andika memiliki hubungan dengan Jokowi sejak 2014 sejak menjabat sebagai Komandan Paspampres.
Penunjukan Andika menjadi Panglima TNI pun, lanjutnya, sedikit banyak menunjukkan kepercayaan dan kenyamanan yang dirasakan Jokowi.
"Jika melihat dari rekam jejak hubungan keduanya maka bisa saja Jokowi mempercayakan posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dipegang Andika. Apalagi, saat ini jabatan tersebut juga dipegang sosok mantan Panglima TNI, Moeldoko," kata Anton.
Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan dirinya memprediksi bahwa nantinya Jokowi bakal menunjuk Andika Perkasa menjadi menteri.
Nama itu menguat lantaran Andika telah pensiun menjadi panglima TNI beberapa waktu lalu.
"Siapa yang nanti akan masuk? Saya sih melihat kalau Andika kemarin pensiun jadi panglima itu kemungkinan Andika masuk," jelasnya.
Namun begitu, kata Ujang, dirinya tidak bisa memprediksi lebih lanjut siapa sosok figur yang nantinya potensial ditunjuk Jokowi menjadi menteri.
Hal yang pasti, sosok yang ditunjuk itu dinilai loyal terhadap Eks Gubernur Jakarta tersebut.
"Kalau yang lain saya nggak tau yang akan masuk. Tapi itu urusan Jokowi. Biasanya bocoran itu kelihatan saat mendekati reshuffle tersebut. Sekarang sih masih terus berjalan dan bergerak isu reshuffle tersebut. Soal siapa yang masuk ya Jokowi yang tau saya sekedar menganalisa," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.
Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.
“Mungkin,” kata Presiden
Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.
“Ya nanti,” katanya.
Publik Setuju Lakukan Reshuffle
Sementara, dalam temuan Lembaga survei Charta Politika mengungkapkan sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Jokowi melakukan reshuffle.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.
"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).
Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.
Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.
"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.
Baca juga: Politikus PAN: Tak Perlu Desak Presiden Jokowi untuk Lakukan Reshuffle
Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.
Survei itu dilakukan pada tanggal 8-16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. (tribun network/thf/Tribunnews.com)