Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait terjadinya potensi cuaca ekstrem di Tanah Air.
Jokowi juga meminta masyarakat untuk terus waspada.
"Ya semuanya hati-hati, semuanya hati-hati, melihat informasi
yang disampaikan BMKG," kata Jokowi di Sumbawa, NTB, Kamis (29/12).
Imbauan serupa disampaikan Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/12).
Jokowi meminta masyarakat mengikuti semua hal yang disampaikan BMKG.
Baca juga: Ridwan Kamil Meminta Warga Jawa Barat Rayakan Tahun Baru di Rumah, Ingatkan Cuaca Ekstrem
"Ikuti semua informasi dan ikuti semua yang disampaikan oleh BMKG, udah itu saja," kata Jokowi usai melantik Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali di Istana Negara, Jakarta.
Imbauan serupa disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia menyebut lembaga negara yang memiliki otorisasi terkait prakiraan cuaca adalah BKMG.
"Kalau masalah ini otoritasnya itu kan ada di BMKG ya, otoritasnya," kata Ma'ruf, di Istana Wapres Jakarta, Kamis (29/12).
Ma'ruf menyampaikan meski ada peneliti lain yang bicara soal prakiraan cuaca, BMKG yang harus tetap jadi pegangan.
Dia menegaskan lagi BMKG yang memiliki otoritas terkait prakiraan cuaca.
"Jadi saya kira mungkin ada peneliti yang mungkin belum divalidasi datanya sehingga sempat mengumumkan hasil penelitiannya tapi yang harus dijadikan pegangan dari BMKG karena dia yang memiliki otoritas," ucapnya.
Imbauan itu disampaikan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu dipicu oleh terjadinya beda penafsiran antara peneliti BRIN dan BMKG terkait potensi hujan ekstrem hingga badai pada 28 Desember 2022 di wilayah Jabodetabek.
Beda penafsiran itu menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Bahkan di media sosial ada warganet yang enjadikan perbedaan penafsiran itu dengan sebutan pertandingan besar alias big match antara BRIN versus BMKG.
Baca juga: Warga Karimunjawa Kehabisan Stok Pertalite dan Bio Solar, Pengiriman BBM Terkendala Cuaca Ekstrem
Beda penafsiran itu bermula ketika peneliti BRIN Erma Sulihastin memprediksi akan terjadi hujan ekstrem dan badai dahsyat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, pada Rabu (28/12).
"Potensi Banjir Besar Jabodetabek," kicau Erma Yulihastin lewat akun Twitternya, Senin (26/12).
"Siapapun Anda yang tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrem dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022," lanjut peneliti Klimatologi di BRIN itu.
Namun kicauan Erma itu dibantah oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati. Ia menyatakan bahwa dari hasil pemodelan yang dilakukan pihaknya, tanggal 28 Desember di Jabodetabek tidak berpotensi badai ekstrem. Kalaupun ada potensi hujan, kata Dwikorita, masih dalam kategori hijau hingga kuning.
“Nah ini kita lihat, terutama Jabodetabek kalau 28 Desember terlihat masih belum ada merahnya, ya. Yang dikhawatirkan justru Jawa tengah dan Laut Jawa,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/12).
Baca juga: Waspada Cuaca Ekstrem, Bagaimana Prediksi Cuaca di Wilayah Jabodetabek pada Hari Ini Menurut BMKG?
Menjawab polemik itu Kepala BRIN Laksana Tri Handoko akhirnya angkat bicara.
Menurut Handoko, BRIN tetap merujuk pada BMKG mengenai informasi dan prediksi cuaca dan iklim. Hal itu kata dia, sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.
“Kami mengacu kepada BMKG yang mengeluarkan informasi tentang kondisi cuaca. Selama ini kami bekerja sama erat dengan BMKG. Informasi cuaca, publik harus mengacu ke BMKG," ujar Handoko dalam keterangannya yang diterima Tribunnews.com, Kamis (29/12).
“Indonesia telah memiliki regulasi yang jelas terkait otoritas informasi publik, dan menjadi tugas kita bersama untuk memperkuat pemahaman publik,” tambahnya.
Mengenai prediksi cuaca hujan ekstrem hingga badai dahsyat yang dikeluarkan peneliti BRIN Erma Yulihastin, Handoko menyebut hal itu bersifat personal, bukan resmi yang
dikeluarkan BRIN.
Baca juga: Siaga Cuaca Ekstrem, AP II: Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Jadi Fokus Utama
"Kemarin adalah pendapat personal periset BRIN, bukan dari BRIN," ujarnya.
“Bukan berarti BRIN tidak memiliki tanggung-jawab dan berkontribusi atas informasi publik di atas.
Pada sebagian besar kasus, BRIN turut menjadi pemasok data utama berbagai informasi, termasuk untuk kebakaran hutan, cuaca, iklim, kebencanaan, kesehatan, nuklir dan lain sebagainya,” terangnya.
Handoko menyebut BRIN memang memiliki banyak periset mumpuni di hampir semua bidang keilmuan. Tetapi, ia kembali menegaskan, bukan berarti BRIN sebagai lembaga yang memiliki otoritas keilmuan di semua bidang.
Otoritas keilmuan dimiliki oleh para periset BRIN sesuai kepakarannya. Disebutkannya, otoritas informasi sains di ruang publik yang dimiliki BRIN hanya informasi benda jatuh dari angkasa sesuai UU 21/ 2013 tentang Keantariksaan.
Sementara anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta semua pihak di pemerintahan fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
"Termasuk BRIN sebaiknya jangan mencampuri kewenangan BMKG yang memiliki tugas mengamati, menganalisis dan menginformasikan keadaan cuaca di Indonesia.
Sebab kalau setiap lembaga bekerja secara acak akan membingungkan masyarakat," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (29/12).
Baca juga: Hadapi Cuaca Ekstrem, PLN Kerahkan 4.910 Personel Amankan Sistem Kelistrikan Jakarta Raya dan Banten
Mulyanto menyayangkan kejadian miskomunikasi antara BRIN dan BMKG terkait info perkiraan adanya badai besar yang akan melanda Jabodetabek pada Rabu, 28 Desember 2022. Menurutnya peristiwa itu tidak perlu terjadi kalau masing-masing pihak disiplin pada tugasnya masing-masing. Miskomunikasi itu, kata Mulyanto, harus jadi bahan evaluasi bagi BRIN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
"Ini adalah persoalan kewenangan BRIN dalam mendesiminasi hasil riset atau kajian ilmiah, khususnya terkait dengan kebencanaan, yang dapat memicu histeria publik.
Sepengetahuan saya BRIN tidak memiliki kewenangan tersebut. Terutama mengumumkannya ke publik secara luas," ucapnya.
"Apalagi ternyata diketahui, bahwa statemen tersebut dibuat oleh pribadi peneliti BRIN. Ini makin ngawur," lanjut Mulyanto.
Mulyanto juga meminta Kepala BRIN mendisiplinkan para penelitinya agar tidak terjadi hal serupa di masa depan.
Sebagai badan riset harusnya BRIN bisa membuat alur koordinasi dan komunikasi yang baik.
"Ini sudah kasus yang kedua. Sebelumnya terkait dengan prediksi tsunami di Banten.
Koordinasi dan sinergi menjadi penting dari lembaga riset dan penelitinya kepada lembaga yang berwenang menyampaikan ke publik seperti BMKG. Sehingga tidak muncul dualisme," kata legislator PKS itu.(tribun network/fik/fah/mam/dod)