"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," kata Hasto saat konferensi pers secara daring bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023', Jumat (30/12/2022)

Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi.

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.

"Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," ungkapnya.

3 Menteri dari Nasdem

Saat ini ada tiga menteri dari Nasdem di kabinet pemerintahan Jokowi.

Yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Jhonny Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.

Sementara menteri PDIP ada empat yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (PAN-RB) Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmavati.

PDI-P hanya meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem  itu  Syahrul Yasin Limpo   dan  Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Namun demikian, Djarot mengatakan keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Merespons usulan itu, Jokowi tak bicara banyak.

Dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.

"Clue-nya, ya udah" kata Jokowi sambil berjalan meninggalkan wartawan usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022).