Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap sektor pendidikan di Indonesia tak perlu diragukan lagi. 

Selama delapan tahun memimpin Indonesia, pemerintahan era Jokowi tercatat telah menggelontorkan anggaran pendidikan yang besar.

Pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Erwin Akib mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi menggelontorkan anggaran sebesar Rp 608,3 triliun untuk pendidikan di tahun 2023.

Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi dalam sektor pendidikan sangatlah tepat dengan menggelontorkan anggaran sebesar itu demi pemerataan pendidikan dari kota hingga ke pelosok.

“Ini langkah baguslah, triliunan anggaran itu digelontorkan untuk pendidikan sampai ke pelosok,” kata Erwin Akib dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Erwin menyebut, anggaran ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah untuk pendidikan ini sangat bagus demi kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, penyaluran anggaran ini harus dikawal ketat agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. 

“Malah lebih bagus. Supaya kesetaraan dan kesejahteraan pendidikan kita bisa lebih meningkat kan. Dan, juga harus tepat sasaran tentunya. Jadi, misalnya nanti distribusi anggaran itu harus tetap sasaran. Dan, ini memang harus dikawal dengan baik,” ujarnya.

Presiden Jokowi dinilai serius dalam menghapus ketimpangan pendidikan di daerah. Apalagi dengan anggaran pendidikan tahun 2023 yang besar.

Sejauh ini, kata Erwin Akib, pemerataan pendidikan dari kota hingga pelosok memang perlu mendapatkan perhatian, hal itu untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di lapangan. 

Langkah pemerintah dengan menggelontorkan anggaran besar digunakan untuk mengantisipasi ketimpangan-ketimpangan itu. 

“Bicara pemerataan pendidikan itu, bukan hanya bicara anggaran. Butuh keinginan dari semua stakeholder. Kalau anggaran itu tepat sasaran, gak ada masalah. Itu kan, membutuhkan waktu. Dan, ini butuh proses,” ujarnya.

Diakui Erwin Akib, kebijakan pemerintah terkait program merdeka belajar dan kampus merdeka perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak, agar program ini berjalan baik dan merata di seluruh sekolah maupun kampus di Indonesia.

Baca juga: Asabri Salurkan Bantuan Pendidikan ke Putra dan Putri Anggota TNI-Polri Rp 100 Juta

“Kalau sekarang ini, kebijakan yang betul-betul harus diimplementasikan dengan baik dan secara merata, misalnya dengan kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka itu harus terimplementasi secara totalitas,” ujarnya.

“Harus diakui, itu tidak bisa dengan secepat itu memang, akan terwujud butuh proses. Persoalannya sekarang, apakah ini nanti berkelanjutan atau tidak, bergantung pada siapa yang akan memimpin Indonesia selanjutnya,” tandasnya.