Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto soal wacana kepala daerah dipilih DPRD. 

Menurutnya, biaya pelaksanaan untuk pilkada sangatlah besar.

Baca juga: Pengamat Tolak Pilkada lewat DPRD: Bisa Muncul Calon Boneka 

"Kita melihat sendiri bagaimana besarnya biaya untuk pilkada," kat Tito saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024). 

Tito menjelaskan, pilkada juga bisa memicu kekerasan di sejumlah daerah.

Baca juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lagu Pilu Diputar Lagi

Jika kepala daerah dipilih DPRD, Mendagri berpandangan demokrasi yang diterapkan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan.

"Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan. Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan," kata Tito. 

"Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian," sambung Tito. 

Tito melanjutkan pemerintah akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat," pungkas dia.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Prabowo saat pidato pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Baca juga: Singgung Biaya Politik Mahal, PAN Siap Dukung Pemilihan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ungkapnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.