Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebutkan bahwa sistem pemilu proposional terbuka yang diyakini butuhkan banyak biaya telah dicoba atasi oleh KPU.

Menurut Mardani untuk mengurangi biaya kampanye KPU telah membatasi masa kampanye pemilu 2024 hanya 75 hari.

"KPU sekarang ini sudah sangat baik mencoba membatasi agar masa kampanye kita hanya 75 hari kemudian tempat untuk memasang atribut dibatasi upaya untuk membuat low cost politik juga sudah dilakukan, money politik diperangi," kata Mardani pada diskusi daring PKS Legislative Corner bertajuk Wacana Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024, Setuju atau Tidak? Jumat (6/1/2022).

Menurut Mardani mengapa sistem pemilu proposional terbuka dinilai butuhkan banyak biaya.

Hal itu dikarenakan yang kampanye bukan hanya partai politik tapi calegnya juga buat tim hingga atribut sendiri.

"Memang ketika proporsional terbuka yang kampanye rata-rata bukan cuma partai tapi caleg-calegnya kadang-kadang punya tim sendiri, punya atribut sendiri, punya cara sendiri yang kadang-kadang beda dengan cara partai," sambungnya.

Baca juga: 8 Fraksi Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Mardani Ali Sera: Proporsional Terbuka Itu Lebih Adil

Mardani melanjutkan sehingga yang terjadi yang penting suaranya banyak dan membuat sistem pemilu proporsional terbuka itu butuhkan biaya tinggi.

"Sedangkan tertutup dianggap tidak akan ada persaingan antar caleg yang ada cuman persaingan antar partai. Bagaimana kontestasi karya dan adu gagasan," jelasnya.

Mardani menegaskan kalau sistem proporsional tertutup dilaksanakan di waktu yang mendesak bakal turunkan kualitas pemilu 2024 mendatang.

"Tetapi kalau diterapkan dalam waktu yang mendesak atau yang sangat singkat persiapan yang ada bisa berantakan dan menurunkan kualitas pemilu di 2024," jelasnya.

Mardani sebelumnya juga menyebutkan bahwa sistem pemilu proposional terbuka dinilainya membuat calon legislatif (Caleg) jadi dekat dengan rakyat.

Menurut Mardani hal itu bisa terjadi karena caleg turun ke masyarakat jadi bisa dekat dengan rakyat.

"Kelebihan proporsional terbuka jadi karena semuanya turun caleg-caleg dekat dengan rakyat. Kalau kurangan proposional terbuka memang peran partai menjadi minimalis yang kita cuma jadi manajer atau jadi koordinator," kata Mardani pada acara daring PKS Legislative Corner, Jumat (6/1/2022).

Mardani melanjutkan padahal kalau pemilu ingin sehat Partainya juga harus sehat, ideologis harus kuat kaderisasinya, harus punya prinsip.

"Itu sekiranya bisa dioptimalkan untuk sistem proporsional terbuka," jelasnya.

Kemudian Mardani juga mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka punya kelemahan karena setiap caleg itu punya peluang yang sama.

Maka semua akan bekerja berusaha mendapatkan suara terbanyak.

Lalu dikatakan Mardani sistem pemilu proporsional terbuka juga lebih disukai partai-partai baru.

"Biasanya partai-partai yang identitasnya belum kuat mereka akan berharap proporsional terbuka karena seluruh calengnya akan menjadi prajurit-prajurit handal untuk mencari suara," ungkapnya.

Sementara itu untuk sistem pemilu proposional tertutup. Mardani menyebutkan bahwa kekurangannya oligarki bisa pindah ke partai politik.

Menurut Mardani hal itu bisa terjadi jika tidak ada reformasi internal dari partai politik.

"Kelemahannya kalau proporsional tertutup itu kalau kita melakukan proposal tertutup, tapi tidak ada reformasi di internal partai maka oligarki di luar berpindah ke oligarki di dalam partai," kata Mardani.

Mardani melanjutkan pimpinan partai bisa semena-mena menentukan nomor urut caleg. Yang mana caleg dekat dengan pimpinan parpol dapat nomor urut yang baik yang berprestasi belum terdapat nomor urut yang baik.

"Padahal haknya rakyat mendapatkan calon yang berkualitas itu kelemahannya," tegasnya.

Meski sistem proporsional tertutup punya kekurangan, Anggota DPR Komisi II itu juga mengatakan proporsional tertutup juga punya kelebihan tersendiri.

"Kelebihannya adalah partai akan menjadi institusi yang lebih sehat karena yang dipilih adalah partai, yang punya otoritas adalah pantai, yang akan tumbuh berkembang adalah partai," jelasnya.

Mardani melanjutkan tidak akan terjadi kadar kutu loncat misal 2004 Kader Golkar, kemudian 2019 Demokrat, 2014 PDIP dan terpilih terus. Menurut Mardani proposional tertutup bakal ada kaderisasi partai yang baik.

"Kalau proporsional tertutup rakyat akan lihat karena cuma nyoblos partai. Mana partai yang baik, keterikatan masyarakat dengan partai akan baik dan biasanya kalau tertutup akan ada kaderisasi yang baik," jelasnya.

Mardani juga menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka dan tertutup sebetulnya pernah dipakai di Indonesia.

"Proporsional tertutup kita pernah gunakan sebelum 2004. Itu adalah menggunakan cara yang sederhana yaitu otoritas banyak diberikan kepada partai karena proposal tertutup kita cuma nyoblos partai. Nanti partai yang menentukan nomor urut calegnya bukan suara terbanyak," tutupnya.