Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kepada kadernya untuk menjalankan instruksi partai.
Dia menyebut instruksi ini harus ditaati, jika tidak kader akan menerima sanksi pemecatan.
"Satu suara, Ibu musti apa? Ya iya dipecat. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai," kata Megawati saat berpidato dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).
Megawati menegaskan setiap kader tidak hanya menganggap instruksi sebagai tulisan di atas kertas semata yang sudah ditandatanganinya.
Menurutnya, instruksi partai tidaklah susah untuk dijalani yaitu turun ke bawah membantu masyarakat.
"Loh instruksi Ibu tuh sebenarnya enggak susah loh, dan selalu harus turun ke bawah. Kalian mau jadi lagi enggak sih yang namanya legislatif sama eksekutif," ujarnya.
Baca juga: Berpidato di Peringatan HUT PDIP, Megawati Ancam Pecat Kader yang Belum Turun ke Bawah
Megawati sempat meminta kadernya yang belum pernah melakukan blusukan untuk tunjuk tangan.
Dia lantas tidak menyangka ada banyak kader yang menunjuk jarinya.
"Kok akeh meneng sing ora turun (banyak yang tidak blusukan)," kata Megawati.
Baca juga: Profil Tasdi, Sosok Kader PDIP yang Disebut Megawati dalam Pidatonya: dari Sopir Truk Jadi Bupati
Sebagai petinggi partai, Megawati pun menanyakan mengapa mereka belum melakukan instruksi partai tersebut.
Padahal jika ingin memenangkan pertarungan politik, kader harus siap untuk blusukan agar mengetahui apa yang diinginkan rakyat.
"Berarti belum pada turun ya, ada yang sudah, ada yang meneng (belum), kenapa belum turun? loh katae arep tempur (katanya mau bersaing)," tegas Megawati.
Presiden ke-5 RI ini menyampaikan bahwa dirinya memantau kerja-kerja kader PDIP secara daring melalui aplikasi Media Pintar Perjuangan (MPP) yang digagas oleh Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo.
Baca juga: Profil Prananda Prabowo, Sosok di Balik Layar PDIP, Konseptor Pidato Politik Megawati