TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti tampil menjadi pembicara dalam acara Institute for Health and Wellbeing Research Seminar yang diselenggarakan Coventry University, Inggris, Rabu (18/01).

Pada kesempatan tersebut, Ghufron dipercaya untuk mengenalkan BPJS Kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan seluk beluk pengelolaan sistem jaminan kesehatan di Indonesia yang sudah semakin bagus  kepada seluruh civitas academica Coventry University.

“Kalau di Indonesia ada Program JKN, maka di Inggris ada National Health Service (NHS). Beda negara, tentu beda prinsip mekanisme pelaksanaannya. Dari sisi pembiayaan, sumber pembiayaan JKN yang terbesar berasal dari iuran pesertanya, sedangkan NHS pembiayaannya bersumber dari pajak. NHS di bawah kementerian karena anggaran yang berasal dari pajak, sedang BPJS dananya adalah milik peserta,  bukan semata-APBN, sehingga bukan di bawah kementerian tetapi langsung di bawah Presiden," jelasnya.

Ghufron, yang juga menjabat sebagai Ketua TC Health International Social Security Association (ISSA) yang beranggotakan 160 negara ini, membandingkan beberapa hal terkait penyelenggaraan Program JKN dan NHS.

Di Indonesia, waktu tunggu jadwal operasi pasien JKN rata-rata kurang dari lima minggu, sementara di Inggris waktu tunggu jadwal operasi pasien NHS terbilang cukup lama, yakni 18 minggu. Ia juga mengungkapkan bahwa dana di bidang kesehatan di Indonesia belum sebesar di Inggris.

“Salah satu tantangan jaminan kesehatan di setiap negara adalah masalah sumber dan besar dana kesehatan. Di Indonesia, alokasi dana pemerintah untuk biaya kesehatan sekitar 5,4 miliar dolar, sementara di Inggris 150 miliar dolar. Di Amerika bahkan lebih tinggi lagi, yakni 980 milliar dolar. Tantangan lainnya adalah ketersediaan tempat tidur rumah sakit dan tenaga medis yang belum ideal dengan kebutuhan,” kata Ghufron yang juga tercatat sebagai Streering Group Joint Learning Network (JLN) Indonesia.

Tak hanya itu, Ghufron pun berbagi rahasia kunci sukses BPJS Kesehatan mengembangkan ekosistem digital JKN.

Menurutnya, bukan hanya peserta JKN yang harus diakomodir kebutuhannya, melainkan juga termasuk fasilitas kesehatan, pemberi kerja, pemerintah, asosiasi, dan stakeholder lainnya. Ekosistem digital JKN ini begitu kompleks, sehingga diperlukan interoperabilitas sistem yang terstruktur.

“Kami berupaya menciptakan jaringan ekosistem kesehatan digital yang kokoh. Transformasi digital yang dilakukan BPJS Kesehatan telah menyumbang kontribusi besar dalam perubahan tatanan sistem kesehatan di Indonesia. Pelayanan tanpa tatap muka melalui berbagai kanal digital, sistem antrean online, konsultasi dokter online, telemedicine, hingga simplifikasi proses rujukan, terbukti kian memudahkan peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Deputy Vice Chancellor Research Couventry University, Richard Dashwood mengungkapkan bahwa seminar bersama BPJS Kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi kedua negara sekaligus mempererat kerja sama kelembagaan.

Dengan demikian, sistem kesehatan di Indonesia maupun di negara maju lainnya dapat terus meningkat dan berjalan kian baik ke depannya.

Richard pun mengungkapkan bahwa Ghufron bukanlah sosok asing di Coventry University. Pasalnya, Ghufron pernah dianugerahi Doctor Honoris Causa oleh Coventry pada tahun 2017 sebagai pengakuan atas keahlian dan kepemimpinannya di bidang kesehatan.

Ia menyebut bahwa komitmen Ghufron dalam dunia kesehatan, khususnya jaminan sosial asuransi kesehatan, pelayanan kesehatan terkelola (managed care) dan pembiayaan kesehatan, tidak diragukan  lagi. Terbukti dengan perjalanan karirnya di dunia kesehatan dan akademisi serta berbagai publikasi internasional.

“Coventry bangga memiliki lulusan kehormatan sekaliber Prof. Ghufron, kami berterima kasih atas dukungan beliau. Kami siap mendukung kegiatan penelitian  dan pengembangan pelayanan di BPJS Kesehatan yang lebih baik lagi, sehingga rekam jejak kerja sama dengan Coventry University bisa lebih kuat lagi,” katanya.(*)