Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebutkan bahwa jika PKS masuk ke Kabinet Indonesia Maju bakal jadi pertanda buruk.

"Jika PKS gagal bertahan sebagai oposisi, maka ada penanda buruk soal politik hari ini," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Minggu (22/1/2023).

Menurut Dedi PKS juga tidak akan menerima tawaran menteri jika hanya satu tahun saja.

"Pertama, bisa saja Pemilu tidak ada di 2024 karena tidak mungkin PKS menerima tawaran menteri jika hanya 1 tahun, meskipun di bundling dengan donasi pada partai," jelasnya.

Kemudian menurut Dedi jika PKS menerima bergabung ke Kabinet Indonesia Maju jadi penanda perpecahan Koalisi Perubahan.

"Kedua, penanda perpecahan agenda pengusungan Anies, dan ini akan pengaruhi konstelasi koalisi, juga bisa mengancam keterpilihan PKS di pemilu berikutnya," sambungnya.

Dedi juga menilai dari sisi politis memang lebih potensial jika PKS tetap oposisi.

Baca juga: PKS Sebut 8 Partai yang Dikoordinir Golkar Perlu Bertemu Presiden Jokowi Bahas Sistem Pemilu

"Meskipun tidak menutup kemungkinan jika di internal PKS ada dua kelompok yang sedang bertikai, satu kelompok harapkan konsisten, sisanya mencoba merapat ke pemerintah," tutupnya.

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan partainya konsisten tetap menjadi oposisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons isu PKS ditawari menteri di Kabinet Indonesia Maju menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Keputusan Majelis Syuro jelas dan tegas bahwa PKS di luar pemerintahan, konsisten menjadi oposisi," kata Kholid kepada Tribunnews.com, Jumat (20/1/2023).

Kholid memastikan apabila ada tawaran maka seluruh anggota dan pengurus PKS dipastikan tetap berada di luar pemerintahan.

"Ada tawaran atau pun tidak, PKS tetap di luar pemerintahan, semua anggota dan pengurusnya tidak akan masuk kabinet," ujarnya.