Baca tanpa iklan
Menurut Said, hal tersebut lumrah dalam proses koalisi dan menjaga demokrasi. Sebab, partai yang tergabung dalam rencana Koalisi Perubahan sepakat mengusung kesetaraan.
Said menjelaskan semua partai juga masih setia pada tujuan bersama untuk melakukan perubahan.
Namun, memiliki strategi tersendiri dalam mengambil keputusan penting seperti menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies.
"Tidak ada yang saling memaksakan kehendak. Setiap partai punya pertimbangan dan itu kami hargai," ungkap Said.
Mantan Menteri ESDM ini menegaskan jika proses konsolidasi koalisi juga terus berjalan.
"Bahkan kalau ada seorang perwakilan dari partai tidak bisa hadir, perundingan ditunda. Kami sepakat harus dihadiri semua perwakilan partai," ucapnya.
Terkait rencana sekretariat bersama (Sekber) Koalisi Perubahan, Said menyebut bahwa hal itu sudah dibicarakan mendalam bersama, mulai dari waktu pengumuman hingga tempat yang akan dijadikan kantor.
"Secepatnya direalisasikan," ucap dia.
Lebih lanjut, Said menilai pernyataan AHY tentang bacawapres Anies di 2024 sangat bijak.
"AHY bukan bicara diplomatis, tapi bijak. AHY mengedepankan kesetaraan dalam koalisi. Karena memang Pak Anies diberikan kebebasan untuk menentukan cawapresnya. Ini prinsip yang dihormati semua partai dalam koalisi perubahan," tuturnya.
"Pasangan (bacawapres) ini kan mitra kerja untuk lima tahun ke depan. Jadi memang harus menjadi Dwi Tunggal, tidak boleh ada pihak manapun yang memaksakan kehendak, sementara Anies tidak nyaman," sambungnya.
Said menuturkan partai dalam bakal Koalisi Perubahan sepakat bahwa bacawapres menjadi hak prerogatif Anies.
Selain soal koalisi partai dan penentuan bacawapres, tim yang berunding intens selama ini juga membahas demokrasi dan masa depan bangsa.
Menurut Said, dibutuhkan presiden yang berani mengambil sikap tegas dalam melakukan perubahan ke arah lebih baik.(*)