TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – Musyawarah Rakyat (Musra) XVI Relawan Jokowi baru saja diselenggarakan di Sleman City Hall, Sleman, Yogyakarta, Minggu 29 Januari 2023.

Momen Musra XVI di Yogyakarta ini menjadi ajang pencarian capres-cawapres dan dihadiri ribuan lebih relawan Jokowi dari berbagai daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diantara para relawan Jokowi yang datang, terlihat pula kehadiran kelompok simpatisan Jokpro (Jokowi-Prabowo) 2024 Regional Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seperti diketehui, kehadiran Komunitas Jokpro (Jokowi-Prabowo) 2024 dua tahun silam, menuai pro kontra lantaran menyuarakan aspirasi Presiden Jokowi tiga periode berpasangan dengan Menhan Prabowo Subianto di pilpres 2024 mendatang.

“Pak Jokowi sangat layak diberi peluang agar bisa tiga periode. Supaya sah, kami harap MPR segera mengamandemen UUD 1945 khususnya pasal tujuh terkait masa jabatan presiden yang semula dua menjadi tiga periode,” kata Ketua Jokpro 2024 Regional DIY, K. Herman Setiawan usai perhelatan Musra ke-XVI, Minggu (29/1/2023).

Herman juga menyinggung bahaya polarisasi ekstrem akibat politik identitas yang mengancam pada pilpres 2024 mendatang.

Ia menuturkan, isu politik identitas seperti pada pilpres 2019 lalu, dapat dihentikan dengan pasangan Jokowi dan Prabowo.

"Jokpro 2024 berkomitmen untuk terus mendakwahkan gagasan tiga periode ini kepada seluruh lapisan masyarakat," ujar Herman.

"Pasangan Jokowi dan Prabowo di 2024 adalah jalan tengah bangsa kita untuk mencegah polarisasi ekstrem akibat politik identitas. Bahaya sekali dampaknya kalau sentimen identitas menjadi landasan kita dalam memilih presiden. Sudah ada contohnya lah, kita sudah rasakan di pilpres 2019 lalu," Herman memberikan alasan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Musra Andi Gani Nena Wea mengapresiasi antusiasme relawan dan masyarakat Yogyakarta yang hadir membanjiri arena.

Baca juga: Mahfud MD: Pernyataan Bu Mega Soal Wacana 3 Periode Tidak Bertentangan dengan Pak Jokowi

"Sukses Musra Indonesia Yogyakarta. Sampaikan aspirasi dengan gembira," tutur Andi Gani lewat rekaman video yang ditampilkan di arena Musra Yogyakarta.

Andi Gani menjelaskan, puncak Musra diperkirakan akan berlangsung di pertengahan Maret di Jakarta.

Di puncak Musra itu, Andi mengatakan, akan diumumkan 3 nama capres-cawapres yang menduduki posisi tertinggi selama berlangsungnya Musra.

Sebelumnya, Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan aspirasi melalui Musyawarah Rakyat (Musra) di wilayah Indonesia Timur menginginkan Joko Widodo menjabat sebagai presiden tiga periode.

Bahkan, Budi Arie mengungkapkan terdapat beberapa wilayah di Indonesia Timur yang menginginkan Jokowi menjadi presiden seumur hidup.

"Indonesia timur masih menginginkan pak Jokowi lagi untuk tiga periode. Bahkan Indonesia Timur, di Maluku, Papua busa seumur hidup, bukan tiga periode lagi," ujar Budi Arie dalam webinar Total Politik, Minggu (18/12/2022).

Budi Arie mengungkapkan hasil mayoritas Musra di Nusa Tenggara Timur menginginkan Jokowi maju untuk periode ketiga.

Baca juga: Anies Baswedan Puji Sikap Megawati Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Dia mengaku hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat melalui Musra ini.

"Tugas kita menyampaikan apa adanya bukan kaleng-kaleng. Saya katakan hak kalian untuk menyampaikan aspirasi untuk Jokowi tiga periode," jelas Budi Arie.

Meski begitu, Budi Arie menegaskan bahwa konstitusi secara tegas melarang bahwa Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjabat lebih dari dua kali.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya tunduk kepada konstitusi.

"Saya jelaskan di sana bahwa konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih untuk 2 kali masa jabatan," pungkas Budi Arie.

Tanggapan MPR

Badan Pengkajian MPR RI angkat suara soal isu presiden tiga periode.

Mereka menyatakan bahwa Badan Pengkajian MPR tidak pernah berbicara atau mengkaji soal amandemen UUD 1945 yang terkait masa jabatan presiden tiga periode tersebut.

“Perlu kami sampaikan bahwa badan pengkajian tidak pernah membicarakan atau mewacanakan amandemen UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode,” kata Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).

Djarot menegaskan bahwa wacana yang pernah berkembang di masyarakat tersebut adalah hoaks.

Djarot mengatakan, MPR sama sekali tak pernah mengkaji perpanjangan masa jabatan presiden.

“Jadi kita pada pengkajian itu fokus untuk melaksanakan konstitusi negara. Sehingga kalau di masa lalu ada berbagai macam informasi yang berkembang di sana-sini, itu semuanya hoaks,” jelasnya.

Djarot juga mengatakan bahwa yang berhak atau punya kewenangan untuk mengubah UUD 1945 hanyalah MPR RI.

Selain itu, amandemen tersebut juga harus berdasarkan hasil kajian.

“Karena yang berhak untuk merubah UUD 1945 itu hanya MPR RI. Dan itu harus juga melalui hasil kajian. Badan pengkajian sebagai alat kelengkapan majelis tidak pernah mengkaji perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Djarot.

Atas hal itu KPU diminta melaksanakan pemilu serentak 2024 sebagaimana bunyi konstitusi negara yakni pemilihan dilakukan periodik 5 tahunan.

“Artinya saya sampaikan kepada pak Hasyim dan jajaran KPU bahwa pemilu 2024 itu harus dilaksanakan sesuai konstitusi negara,” katanya.

Tanggapan Pengamat

Terpisah, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan pihaknya menolak wacana Joko Widodo (Jokowi) boleh kembali maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) hingga perpanjangan periode jabatan atau tiga periode.

Menurut dia, hal itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sejatinya membatasi dan mengontrol kekuasaan.

“Kita menolak perpanjangan masa jabatan, presiden tiga periode apalagi, ataupun Jokowi Cawapres,” kata Ari Nurcahyo dalam diskusi bertajuk ‘Jokowi Cawapres 2024 vs Capres-Cawapres Alternatif’ di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

“Bukan soal boleh tidaknya secara Undang-Undang. Tetapi prinsip demokrasi itu adalah membatasi dan mengontrol kekuasaan. Kita harus tegak dengan itu,” lanjut dia.

Dia mengakui ada sejumlah pihak yang melihat Jokowi sebagai sosok yang tidak tergantukan.

Bahkan, lanjut dia, Ganjar Pranowo yang punya elektabilitas cukup tinggi pun disebut tak lepas dari bayang-bayang mantan Walikota Solo itu.

Namun, sambung Ari, anggapan Jokowi figur tak tergantikan tidak tepat. Menurutnya, semua orang bisa menjadi presiden layaknya kader PDIP itu.

“Intinya tidak ada orang yang pengaruhnya itu absolut atau bahasa lainnya tidak ada sosok yang tak tergantikan. Semua bisa. Pak Jokowi bisa digantikan siapapun,” ucap Ari.

“Demokrasi yang melenceng keluar dari rel harus kita kembalikan kepada rel yang benar,” ujarnya.

Laporan Reporter: Fahdi Fahlevi/Danang Triatmojo/WK