Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dodi Esvandi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara terkait polemik larangan pemakaian jilbab bagi pramugari maskapai yang dipimpinnya.

Irfan berjanji pihaknya akan mengkaji ulang kebijakan itu dengan melakukan diskusi intensif bersama para stakeholder.

Pada prinsipnya kata Irfan, Garuda Indonesia tidak melarang penggunaan jilbab bagi pramugari.

Irfan menyebut bahwa Garuda Indonesia memiliki nilai dan visi yang sama atas masukan dari berbagai pihak terkait atribut seragam awak pesawat, khususnya mengenai penggunaan jilbab bagi pramugari.

"Untuk itu, diskusi terus kami intensifkan, mengingat hal ini perlu disikapi secara cermat dan bijak, khususnya terkait kesiapan penggunaan jilbab pada seragam pramugari yang tidak hanya ditinjau dari kepentingan aspek service dan safety, namun utamanya juga memastikan terjaganya kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab dalam kesiapannya sebagai garda terdepan pelayanan penerbangan Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan full service," kata Irfan, Sabtu (4/2/2023).

Irfan menyebut bahwa untuk sejumlah layanan rute penerbangan, Garuda Indonesia menerapkan penyesuaian atribut seragam awak pesawat mengacu pada regulasi destinasi tujuan maupun terkait kepentingan layanan.

Baca juga: Bos Garuda Indonesia Buka-bukaan soal Komponen Penerbangan yang Pengaruhi Biaya Haji

Misalnya pada layanan penerbangan haji, pramugari menggunakan seragam abaya yang disertai jilbab.

Irfan menilai perlu kajian yang komprehensif atas penyesuaian atribut seragam awak pesawat, baik dari aspek operasional maupun aspek penunjang lainnya.

"Oleh karenanya, saat ini Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif," tutup Irfan.

Larangan pemakaian jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia pertama kali disorot oleh anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade.

Ia menilai Garuda Indonesia belum mengakomodasi aturan bagi pramugari yang memakai jilbab secara permanen.

Padahal Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan kebanggaan nasional yang mayoritas warganya beragama Islam.

"Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam. Kita lihat di berbagai maskapai yang ada, sudah banyak pramugari yang berjilbab. Bahkan di Citilink sudah ada yang berjilbab. Tapi di Garuda masih ada aturan yang melarang pramugari-pramugarinya untuk menggunakan busana muslim berjilbab untuk menutup aurat," kata Andre Rosiade.

Ia pun menyebut adanya aturan maskapai yang membatasi pramugari memakai jilbab itu menimbulkan keresahan.

Sebab, kata Andre, di kehidupan sehari-hari, di luar tugas sebagai awak kabin, para pramugari tersebut menutup auratnya dengan berjilbab.

Oleh karena itu, Andre Rosiade meminta Dirut PT Garuda Indonesia beserta jajarannya segera mengevaluasi peraturan tersebut.

"Saya mengusulkan kepada Garuda, meski Gerindra bukan partai Islam, Gerindra memahami aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kami ingin memperjuangkan, meminta Pak Dirut beserta jajaran untuk mengevaluasi aturan bagaimana tata cara berpakaian busana muslim bagi awak kabin yang ingin melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam menutup aurat dengan memakai jilbab," kata Andre.

Baca juga: Wapres Sebut Aneh jika Ada Larangan Penggunaan Jilbab bagi Pramugari

"Citilink bisa, kenapa Garuda tidak. Maskapai swasta yang lain juga bisa, kenapa Garuda tidak. Tinggal kebijakan Pak Dirut dan jajarannya. Itu aspirasi dari umat Islam yang ada di Garuda," tambahnya.

Larangan pemakaian jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia itu kemudian juga mendapat perhatian Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai larangan mengenakan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia itu sesuatu yang aneh.

"Kalau ada larangan berjilbab, agak aneh, barangkali. Saya nggak cek, perlu diteliti itu," kata Ma'ruf Amin di Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).

Ma'ruf menyebut saat ini sudah tidak ada instansi negara maupun perusahaan pelat merah yang melarang penggunaan jilbab.

"Sampai sekarang ini enggak ada larangan berjilbab, itu nggak ada. Bukan lagi di polisi, di tentara juga sudah orang berjilbab dan di mana-mana, perguruan tinggi, di mana-mana," kata Ma'ruf Amin.