Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut keberadaan pilot pesawat Susi Air sudah terdeteksi pasca-insiden pembakaran di Bandara Distrik Paro, Nduga, Papua.
Meski begitu, hingga kini pilot yang merupakan warga negara Selandia Baru bernama Philips Max Marthin masih belum ditemukan.
"(Pilot) belum, tapi sudah terdeteksi," kata Yudo kepada wartawan setelah rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Yudo mengatakan sejauh ini pihaknya sudah berhasil mengevakuasi 15 pekerja Puskesmas yang sebelumnya diancam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Makanya dengan tadi sudah kita evakuasi 15 (pekerja puskesmas), prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya," katanya.
Yudo membantah pilot asal Selandia Baru tersebut disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM.
Baca juga: Nasib Pilot Susi Air Disebut Disandera KKB Papua, Dianggap Bukan Musuh hingga akan Dijaga
Ia menyebut Kapten Philips hanya menyelamatkan diri setelah pesawatnya diduga dibakar kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Dia (Pilot) kan diancam akhirnya diselamatkanlah oleh mungkin salah satu masyarakat di situ," jelasnya.
Di sisi lain, pembakaran tersebut dilakukan Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) di bawah pimpinan Egianus Kogoya saat pesawat mendarat di Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organiasai Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom membantah telah menyandera penumpang pesawat Susi Air.
Baca juga: Kata DPR RI soal Pilot Susi Air yang Disandera KKB di Papua, Minta Pihak Terkait untuk Berkoordinasi
Sebby Sambom menyebut pihaknya hanya menyandera pilot pesawat tersebut.
"Kalau penumpangnya tidak disandera, karena mereka itu masyarakat asli di sana," kata Sebby seperti yang diberitakan Tribun-Papua.com.
Ia mengatakan, pilot tersebut akan menjadi alat negosiasi dengan Selandia Baru, karena pilot berkewarganegaraan Selandia Baru.
"Jadi soal pilot ini kami akan melakukan negosiasi dengan New Zealand, dan mereka harus mencari mediator dari Organisasi PBB agar melobi ke Jakarta untuk kami berunding," ujarnya.