Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki tahun politik, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menekankan kepada seluruh pejabat tinggi TNI Angkatan Darat dan jajaran agar tidak berpolitik praktis.
Dudung mengatakan hal tersebut merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ia mengatakan hal tersebut ditekankannya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD 2023.
Hal tersebut disampaikannya udai menutup Rapim TNI AD 2023 di Mabesad Jakarta pada Jumat (10/2/2023).
"Tadi saya tekankan kepada seluruh pejabat tinggi di jajaran TNI AD, sesuai dengan perintah bapak Presiden RI, tahun 2023 adalah tahun politik, oleh karenanya pejabat TNI AD tidak ada yang berpolitik praktis termasuk seluruh jajaran," kata Dudung.
Selain itu, kata dia, ia juga meminta seluruh jajaran mengantisipasi perkembangan situasi terkait tahun politik.
Baca juga: Panglima TNI Minta Jajaran Buat Kajian Komprehensif Soal Kemhan Jadi Orkestrator Intelijen
Ia pun mewajibkan seluruh jajaran TNI AD untuk netral dan tidak memihak siapapun.
"Saya sampaikan untuk antisipasi terhadap perkembangan situasi di tahun politik ini, sehingga kita harus bersikap netral dan wajib hukumnya netral tidak boleh memihak kepada siapapun," kata dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan jajarannya untuk mulai menggaungkan netralitas TNI dalam Pemilu secara berulang saat jam komandan.
Baca juga: Ikuti Perintah Jokowi, KSAD Dudung Wajibkan TNI AD Bersikap Netral dan Tak Terlibat Politik Praktis
Yudo menwanti-wanti jangan sampai begitu mendekati penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 para prajurit belum paham dan kemudian melakukan hal-hal yang melanggar hukum.
Karena hal tersebut, kata dia, hanya akan merugikan mereka sendiri.
Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan pokok-pokok kebijakan dalam Rapim TNI 2023 di Museum Satria Mandala Pusjarah TNI Jakarta Selatan pada Kamis (9/2/2023).
"Jam komandan. Jam komandan itu istilahnya perhatian, pengarahan kepada prajurit baik di tingkat pleton, kompi, batalyon, koramil, kodim, dan sebagainya ini harus sering-sering diberitahukan perkembangan situasi bahkan diberi pemahaman, tentang netralitas pemilu, tentang netralitas TNI, ini harus sudah mulai digaungkan," kata Yudo.
Ia pun menegaskan agar prajurit TNI tidak terlibat politik praktis.
Netralitas TNI, kata dia, sudah menjadi amanah undang-undang yang harus dipatuhi.
Selain itu, kata dia, netralitas TNI juga merupakan perintah presiden sebagai panglima tertinggi yang harus dilaksanakan.
Hal yang terpenting, lanjut dia, netralitas TNI adalah harapan seluruh rakyat yang harus dijunjung tinggi.
"Ya memang dalam pemilu ke depan, jadi saat ini harus sudah mulai persiapan. Persiapan dalam pengamanan di tingkat sekarang dalam kondisi damai ini, dalam kondisi yang stabil ini, kita tetap waspada. Ini sudah 2023 tentunya sudah masuk tahun politik, kemudian tahun 2024. Tahun 2023 sudah berjalan terus," kata dia.
"Jadi dari sekarang harus sudah antisipasi memberikan pemahaman kepada prajurit, memberi pemahaman juga kepada keluarga," ujar dia.