TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Acara peringatan Hari Desa Nasional tahun 2023 yang sedianya akan digelar pada Minggu, 19 Februari besok, akan diundur pada 19 Maret mendatang.

Ketua Umum DPP APDESI (Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) H. Surta Wijaya , S.P.d., M.Si, mengatakan, acara utama peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa yang akan dihadiri Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi).

“Sesuai hasil konsultasi dewan penasehat dan pembina ke Kepala Negara, Presiden meminta peringatan 9 tahun lahirnya UU Desa yang juga dimeriahkan dengan Desa Expo 2023 serta pertunjukan musik, jadualnya disesuaikan,” jelas H. Surta Wijaya dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu, 18 Februari 2023.

Acara ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno 09.00 – 16.00 WIB dengan agenda utama pengarahan Presiden Ir. Joko Widodo.

Akan digelar juga Simposium “Pentingnya Revisi UU Desa” yang akan dihadiri sekitar 2.500 kepala desa, anggota BPD serta perangkat desa perwakilan dari berbagai kabupaten di Indonesia dengan Keynote Speaker Ketua MPR RI Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A dan narasumber Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Hj. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Ir. H.Indra Utama, M.Pwk menjelaskan, kegiatan simposium akan diselenggarakan pada 19 Februari telah mengantongi rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari Menteri Dalam Negeri, izin keramaian dari Kapolda Metro Jaya, rekomendasi dari Satgas Covid, rekomendasi rapat koordinasi Kapolda Metro Jaya, serta prosedur perizinan lainnya.

“Bahkan sudah ada peserta Hari Desa Nasional yang datang dari luar pulau Jawa yang akan hadir di Jakarta dari seluruh Indonesia,” ujar Indra Utama.

Baca juga: Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, MPO APDESI: Ini Godaan Parpol dan Politisi Jelang Pemilu 2024

Ketua Umum DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI) Widhi Hartono, SE menambahkan, panitia pelaksana akan menyelenggarakan simposium desa memperingati 9 Tahun UU Desa dengan tema utama Revisi UU Desa demi Kedaulatan Desa pada Minggu, 19 Februari 2023 di Jakarta.