Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Teddy Minahasa mengaku pernah memerintahkan AKBP Dody Prawiranegara mengganti sebagian barang bukti (BB) sabu dengan tawas.

Saat itu dia menyebutkan bahwa penukaran itu untuk bonus anggota.

Namun dia berdalih bahwa bonus itu hanyalah narasi lepas.

"Itu narasi umum saja Yang Mulia. Saya ujug-ujug saja narasi itu lepas. Sebagian BB (barang bukti) diganti tawas," ujarnya saat memberikan keterangan sebagai saksi mahkota bagi Linda Pujiastuti dan AKBP Dody Prawiranegara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (1/3/2023).

Baca juga: Teddy Minahasa Ngaku Sempat Menghadap Kapolri Sebelum Ditetapkan Tersangka oleh Polda Metro Jaya

Majelis Hakim pun mengkonfirmasi ke Teddy apakah maksud narasi itu untuk pembagian sabu kepada para anggota.

"Apakah yang disisihkan itu dibagi-bagi untuk anggota atau diganti dulu, itu bagaimana maksudnya?" tanya Hakim Ketua, Jon Sarman Saragih kepada Teddy.

Teddy pun membantah maksud narasinya seperti itu.

Dia bahkan mengklaim bahwa narasi itu merupakan bentuk pengawasan bagi Dody yang saat itu menjabat Kapolres Bukittinggi.

"Maksud saya justru mengontrol saudara Dody agar tidak melakukan itu," kata Teddy.

Baca juga: Teddy Minahasa Ngaku Sempat Menghadap Kapolri Sebelum Ditetapkan Tersangka oleh Polda Metro Jaya

Sebagai informasi, dalam persidangan Senin (27/2/2023) lalu, tim jaksa penuntut umum (JPU) menampilkan bukti percakapan WhatsApp antara Teddy dengan Dody.

Dari monitor yang ada di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terlihat potongan chat Teddy dengan Dody sebagai berikut:

Sebagai informasi, keterangan Teddy ini disampaikan sebagai saksi mahkota atas terdakwa AKBP Dody Prawiranegara dan Linda Pujiastuti.

Perkara ini telah menyeret tujuh terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Ketujuh terdakwa itu ialah Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa; Mantan Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara; Mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto; Mantan Anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Barat, Aiptu Janto Parluhutan Situmorang; Linda Pujiastuti alias Anita Cepu; Syamsul Maarif alias Arif; dan Muhamad Nasir alias Daeng.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) membeberkan peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini.

Irjen Teddy Minahasa diduga meminta AKBP Dody Prawiranegara sebagai Kapolres Bukittinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu dengan berat kotor 41,3 kilogram.

Pada 20 Mei 2022 saat dia dan Dody menghadiri acara jamuan makan malam di Hotel Santika Bukittinggi, Tedy meminta agar Dody menukar 10 kilogram barang bukti sabu dengan tawas.

Meski sempat ditolak, pada akhirnya permintaan Teddy disanggupi Dody.

Pada akhirnya ada 5 kilogram sabu yang ditukar tawas oleh Dody dengan menyuruh orang kepercayaannya, Syamsul Maarif alias Arif.

Kemudian Teddy Minahasa sempat meminta dicarikan lawan saat hendak menjual barang bukti narkotika berupa sabu.

Permintaan itu disampaikannya kepada Linda Pujiastuti alias Anita Cepu sebagai bandar narkoba.

Dari komunikasi itu, diperoleh kesepakatan bahwa transaksi sabu akan dilakukan di Jakarta.

Kemudian Teddy meminta mantan Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara untuk bertransaksi dengan Linda.

Linda pun menyerahkan sabu tersebut ke mantan Kapolsek Kali Baru, Tanjung Priok Kompol Kasranto.

Lalu Kompol Kasranto menyerahkan ke Aiptu Janto Parluhutan Situmorang yang juga berperan menyerahkan narkotika tersebut ke Muhamad Nasir sebagai pengedar.

"28 Oktober terdakwa bertemu saksi Janto P Situmorang di Kampung Bahari. Saksi Janto P Situmorang memberikan rekening BCA atas nama Lutfi Alhamdan. Kemudian saksi Janto P Situmorang langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa," ujar JPU saat membacakan dakwaan Muhamad Nasir dalam persidangan Rabu (1/2/2023).

Akibat perbuatannya, para terdakwa dijerat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.