News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemda Siap Bantu Kemendikbudristek Perjuangkan Nasib Guru Honorer Menjadi PPPK

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi PNS - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan jumlah formasi pada ASN PPPK 2023 dari periode sebelumnya sebanyak 2.450 kuota.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan masih banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama pada aspek pendidikan.

Emil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan jumlah formasi pada ASN PPPK 2023 dari periode sebelumnya sebanyak 2.450 kuota.

Baca juga: Para Guru Honorer Adukan Nasib Temui Ketua DPD RI: Lulus Passing Grade Tak Masuk Formasi PPPK

"Apalagi, pemerintah pusat telah menjamin gaji ASN PPPK dan tunjangan guru melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Pokoknya, apa yang diamanatkan menjadi tanggung jawab. Kami harus mengusulkan semaksimal mungkin," ujar Emil melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/3/2023).

Hal tersebut diungkapkan Emil pada Webinar Parade Diskusi PGRI.

Penyediaan gaji dan tunjangan guru ASN PPPK memang telah disediakan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan pihaknya mendukung Kemendikbudristek menyukseskan program guru ASN PPPK.

Pada 2022, Pemprov Riau mendapatkan formasi sebanyak 3.302 guru.

Baca juga: 2023 Pegawai Honorer Akan Dihapus, PHK2I: Wajah ASN Masih Jauh Dari Mimpi

"Kami berharap rekrutmen guru ASN PPPK berjalan baik dan lancar. Nanti para guru tenang mengajar sesuai tempat serta lokasi yang tersedia di masing-masing sekolah," kata Syamsuar.

Sampai sekarang, sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang diangkat menjadi guru ASN PPPK.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Ali Rahim, mengatakan, selain meningkatkan kesejahteraan guru, program ini juga untuk menciptakan kepastian terhadap ketersediaan pendidik di masa mendatang.

Misi besarnya agar kualitas pendidikan nasional terus meningkat.

"Pemerintah sudah punya niat yang bagus," kata Ali.

Sementara itu, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pengurus Besar PGRI Pusat, Achmad Wahyudi, mengatakan Kemendikbudristek perlu didukung dalam proses rekrutmen PPPK.

Meski begitu, dia mengakui banyak faktor yang membuat kerumitan dalam proses PPPK.

"Ada hal rumit yang tidak bisa dipahami semua orang, yakni ruang teknis administratif. Ini artinya memang rekrutmen ASN PPPK sangat tak sederhana. Kita perlu mendukung pemerintah, jangan justru menambah kerumitan," kata Achmad.

Seperti diketahui, Panselnas Penerimaan ASN PPPK telah mengumumkan hasil seleksi PPPK tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru pada Kamis (9/3/2023).

Sebanyak lebih dari 250.300 guru dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan penempatan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini