Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut, banyak pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Megawati Soekarnoputri di Istana Negara.
Jamiluddin menilai, pembahasan itu tak semata soal otak-atik nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) melainkan juga terkait dengan isu reshuffle kabinet.
"Karena pertemuan itu di Istana Negara, kemungkinan besar agenda utamanya membahas reshuffle kabinet. Agenda lain hanyalah bumbu-bumbu dalam pertemuan itu," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/3/2023).
Baca juga: Sekjen PDIP: Pertemuan Jokowi-Megawati Turut Bicara soal Pilpres 2024, Bahas Figur Capres?
Di mana dirinya meyakini, reshuffle kabinet menteri dari Partai NasDem turut masuk dalam pembahasan tersebut.
Sebab, Jokowi kata Jamiluddin, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam di Istana itu pengin meminta masukan atau saran dari Megawati Soekarnoputri.
"Jokowi tampaknya ingin mendapat masukan Megawati terkait perlu tidaknya menteri dari NasDem di reshuffle. Dukungan politik itu diperlukan Jokowi mengingat mereshuffle menteri dari NasDem secara politis sangat sensitif dan beresiko," ujar dia.
Jamiluddin menyatakan, jika dukungan dari Megawati diperoleh, maka Presiden Jokowi akan lebih mudah meyakinkan partai koalisi lainnya dalam mereshuffle menteri dari Partai pimpinan Surya Paloh tersebut.
Sebab, selama ini partai koalisi lainnya cenderung sejalan dengan kehendak Jokowi.
"Megawati yang memposisikan Jokowi sebagai petugas partai tak sungkan mengkritiknya secara terbuka. Karena itu, Jokowi tak ingin salah langkah dalam mereshuffle menteri dari NasDem," kata dia.
Baca juga: Pengamat Menilai Tiga Menteri ini Bakal Kena Reshuffle Presiden Jokowi
Perihal pembahasan terkait Capres dan Cawapres dari PDIP, Jamiluddin menilai kalau kemungkinan itu kecil dilakukan oleh Jokowi dan Megawati.
Sebab, Istana Negara menurut dia, bukanlah tempat yang tepat membicarakan persoalan partai.
Terlebih, dalam pertemuan di Istana Negara tersebut, Jokowi tampaknya sebagai inisiator dengan kapasitasnga sebagai Presiden.
"Sebagai pengundang dan kapasitasnya sebagai presiden, tentu lazimnya yang dibicarakan masalah pemerintahan dan kenegaraan," ujarnya.
Tak hanya itu, posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P harusnya yang memiliki hak prerogatif atas penentuan nama Capres dan Cawapres itu.