Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PKB, Luqman Hakim, sependapat dengan pernyataan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahenda yang khawatir Presiden Joko Widodo dicap anti-Islam oleh publik lantaran kebijakan soal tak boleh buka puasa di kalangan pejabat dan ASN.

Dia pun meminta Presiden Jokowi untuk mencabut kebijakan tersebut.

“Bukan hanya itu, sebagian masyarakat mengolok-olok Jokowi sebagai Presiden yang tidak punya pendirian akibat melarang buka puasa bersama dengan alasan Covid-19, tetapi sebelumnya tidak melarang pertemuan-pertemuan besar yang melibatkan ribuan bahkan ratusan ribu orang,” kata Luqman dalam pesan yang diterima Tribunnews, Jumat (24/3/2023).

Anggota Komisi VIII DPR RI itu memberi contoh soal pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Putra Pangarep, kemudian apel 100 ribu relawan Jokowi Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, hingga sejumlah konser musik.

“Semua berlangsung tanpa kekhawatiran mengganggu penanganan Covid-19,” kata dia.

Padahal, Luqman mengatakan bahwa buka puasa adalah rangkaian dari ibadah puasa umat Islam di bulan ramadan dan kegiatan puasa itu terdiri dari tiga unsur; sahur, puasa dan buka puasa.

“Jadi, buka puasa bukanlah urusan sekadar makan dan minum, tetapi ia menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan ibadah puasa ramadan. Membuat kebijakan melarang buka puasa bersama, tentu sangat sensitif dan dapat melukai perasaan umat Islam,” kata dia.

Baca juga: VIDEO Soal Larangan Buka Puasa Bersama Bagi Pejabat Negara, Menag Tegaskan Jokowi Tak Anti Islam

Maka, Luqman mengatakan bahwa lebih baik kebijakan larangan buka puasa bersama itu segera dicabut.

“Diganti dengan arahan baru agar pejabat dan pegawai ASN menyelenggarakan buka puasa bersama dengan melibatkan masyarakat kurang mampu di sekitarnya,” kata dia.

Menurutnya, buka puasa bersama menjadi momentum yang tepat bagi para pejabat dan pegawai ASN untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat.

"Ini agar masyarakat tidak hanya melihat para pejabat itu pamer-pamer harta dan kekayaan,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan juga Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra khawatir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicap anti Islam.

Hal itu terkait munculnya larangan kegiatan buka bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.