Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya, Senin (27/3/2023).

Menurutnya, monev bertujuan untuk mempercepat realisasi APBD tahun anggaran 2023, penanganan inflasi, serta mendorong pelaksanaan program prioritas seperti penggunaan produk dalam negeri, stunting, dan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Kemendagri Akan Kolaborasi Dengan BP2MI untuk Data Perlintasan WNI dan WNA di PLBN

“Kami juga melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas SDM,” ucap Fatoni.

Tim Kemendagri turun langsung ke daerah termasuk Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Fatoni juga mengapresiasi capaian awal tahun yang telah berhasil diperoleh Kota Samarinda dengan tingginya realisasi pendapatan Kota Samarinda TA 2022.

Capaian itu menempatkan Kota Samarinda berada di urutan pertama tertinggi secara nasional.

Menurut Fatoni, kondisi tersebut tidak lepas dari kemampuan leadership, baik dari pimpinan daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit kerja.

Baca juga: Kemendagri dan Bappenas Kerja Sama Bahas Rancang Bangun Perkotaan Indonesia 

“Apresiasi kepada Kota Samarinda, pelaksanaan APBD Tahun 2022 menempati realisasi pendapatan paling baik urutan pertama tertinggi secara nasional dan mendapat penghargaan APBD Award Tahun 2023," ujar Fatoni.

Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Samarinda Tahun 2022 berada pada urutan kedua teratas di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 121,44 persen atau Rp 3,671 triliun dari total anggaran pendapatan Rp 3,022 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja Kota Samarinda berada pada urutan kedua teratas di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 89,5 persen atau Rp 2,987 triliun dari total anggaran belanja Rp 3,338 triliun.

Baca juga: Kemendagri: Baru 73 Persen Data dan Informasi Profil Desa dan Kelurahan yang Diinput Pemda

Lebih lanjut Fatoni mengatakan, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah.

“Realisasi penting (dilakukan di) awal tahun agar uang beredar di masyarakat, daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal," urai Fatoni.

"Perbaikan pelayanan bisa dilakukan sejak awal tahun, mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” imbuhnya.