News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Transaksi Keuangan Mencurigakan

Jokowi Ingin Ada Keterbukaan soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Mahfud MD Siap Datang Rapat Rabu Besok

Penulis: Rifqah
Editor: Garudea Prabawati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait dugaan transaksi gelap karyawan Kemenkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3/2023) - Presiden Jokowi memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menjelaskan dengan terang soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu.

Bahkan Benny akan meminta kepada Mahfud MD untuk dapat membuktikan ucapannya terkait transaksi mencurigakan tersebut.

Apalagi Mahfud MD merupakan seseorang yang mengungkap soal adanya kabar transaksi mencurigakan senilai Rp 349 Triliun di Kemenkeu.

"Pasti saya akan tanyakan, saya minta Pak Mahfud tidak boleh ewoh pekewoh karena dia sudah mulai mengungkapkan itu," kata dia.

"Jangan ngungkit-ngungkit yang dulu ya kan? Mulailah dari sekarang," sambungnya.

Fahri Hamzah: Jika DPR Tidak Jawab Tantangan Mahfud MD, Patut Diduga Ada Persekongkolan

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah - Presiden Jokowi memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menjelaskan dengan terang soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu. (Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami)

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah meminta agar Komisi III DPR RI menjawab tantangan dari Mahfud MD terkait dengan dugaan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.

"Tantangan (Menko Polhukam Mahfud) ini harus dijawab oleh Komisi III DPR RI," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023).

Jika DPR tidak menjawabnya, kata Fajri patut diduga ada persekongkolan para elite di DPR RI dan pejabat di lingkungan Kemenkeu mengenai transaksi mencurigakan itu.

"Sebab kalau tidak dijawab, jangan-jangan ada persekongkolan dan money laundry justru bermula dari para elite di Senayan termasuk pimpinan parpolnya," kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menyatakan, jika tidak ad apersekongkolan dan money laundry, seharusnya DPR lantang bersuara mengenai permasalahan yang ramai diperbincangkan itu.

Sekarang ini adalah kesempatan bagi parlemen untuk bersuara terkait dugaan korupsi Rp 349 triliun di eksekutif, bukan sebaliknya diam dan tidak bersuara.

"Wahai partai-partai di Senayan yang di DPR RI selama ini senyap, sekarang lah kalian ada kesempatan untuk bersuara terkait korupsi 300-an triliun di eksekutif," katanya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini