Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menduga adanya intervensi atau pengaruh dari pemerintah di balik upaya kudeta yang selalu dilancarkan oleh kubu KSP Moeldoko.

Ketua DPP Partai Demokrat Bidang BPOPKK Herman Khaeron menyebut pihaknya menerima soal informasi adanya intervensi tersebut.

"Ya informasi yang kami terima memang ada intervensi-intervensi, ada intervensi (dari pemerintah)," kata Herman Khaeron kepada awak media dikutip Jumat (7/4/2023).

Meski demikian, Herman meyakini bahwasanya Majelis Hakim dari Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan yang adil.

Baca juga: Anas Urbaningrum Diprediksi Gabung Moeldoko Hadapi Partai Demokrat

Adapun putusan yang dimaksud yakni perihal peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan oleh Kubu Moeldoko atas penetapan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), terkait legalitas partai.

"Tapi kami yakin yang mulia para hakim di Mahkamah Agung juga akan objektif memberi putusan," ucap Herman.

Lebih lanjut, Herman juga menegaskan, kudeta yang dilakukan oleh Kubu Moeldoko merupakan cara yang tidak beretika.

Sebab kata dia, upaya hukum yang ditempuh tidak sesuai dengan syarat dan prosesnya juga tidak sesuai dengan AD/ART Partai.

"Oleh karenanya hindarilah cara-cara politik yang tidak beretika, ingin mengambil alih partai tanpa melakukan proses-proses yang benar," ucap Herman

"Prosesnya sudah salah, tata caranya yg dilakukan tidak sesuai tata cara, quorumnya tidak tercapai, salah, kemudian gak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ad/art, terus mau dengan cara apa lagi mengajukan novum?" tukas Herman.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan jika bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan tak dikehendaki rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saudara-saudara sekalian kami menyadari ada risiko yang harus kami tanggung dalam mengusung bacapres (Anies) yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Menurut AHY, bahkan tim kecil Koalisi Perubahan sejak setahun lalu sudah mengungkapkan kemungkinan risiko sekelompok penguasa meradang.