Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat turut menyoroti soal adanya wacana terbentuknya Koalisi Besar sebagai peleburan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Bahkan kekinian, kedua ketua umum yang ada di dua koalisi itu yakni Zulkifli Hasan dari PAN menyambangi markas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Terkait pertemuan itu, Partai Demokrat memberikan apresiasi karena menciptakan kondisi politik nasional yang sejuk dan hangat.

"Komunikasi dan silaturahmi merupakan bagian penting dalam menjaga suasana dan situasi nasional tetap kondusif. Sehingga bangsa ini tidak mudah dipecah belah dengan hoax dan fitnah," ucap Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Minggu (9/4/2023).

Terkait dengan wacana pembentukan Koalisi Besar tersebut, Herzaky menyatakan kalau Partai Demokrat menghormati hal tersebut.

Bahkan, perihal dugaan kalau pembentukan Koalisi Besar itu untuk menyaingi Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Pilpres, Herzaky menyebutnya itu merupakan hak tersendiri.

Dirinya menilai, upaya pembentukan Koalisi Besar itu lebih mulia, jika memang tujuannya adalah untuk bersaing dengan Anies Baswedan di Pilpres.

Baca juga: Demokrat: Bentuk Koalisi Besar Lebih Bermartabat Dibanding Coba Jegal Anies Baswedan

"Jika memang dirasa Anies Baswedan dan trio Demokrat-Nasdem-PKS dalam Koalisi Perubahan merupakan lawan berat untuk Pilpres 2024, mari kita ajukan calon jagoan kita masing-masing. Lalu, berkompetisi secara jujur dan adil. Biarkan rakyat yang menilai," kata Herzaky.

Menurut dia, makin banyak calon berkompetisi, maka pesta demokrasi nantinya akan makin baik.

Kata dia, Demokrat lebih mengapresiasi upaya yang dilandasi semangat berkompetisi, dibanding upaya penjegalan yang inkonstitusional.

Herzaky lantas menyinggung upaya kubu Moeldoko yang hingga kini masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA perihal status keabsahan partai.

"Jauh lebih bermartabat dibandingkan berupaya menjegal Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan untuk bisa mendaftarkan Anies Baswedan sebagai capres beserta cawapresnya di Pilpres 2024, dengan segala macam cara," kata dia.

"Intimidasi lah, tekanan lah, bahkan sampai upaya hukum yang tak bermoral dan di luar kepantasan, seperti berupaya merampas Partai Demokrat yang dilakukan KSP Moeldoko," sambung Herzaky.