Kata Herzaky, upaya hukum yang dilakukan Moeldoko dengan mengajukan PK itu telah mempermalukan dirinya sendiri sekaligus juga dengan Presiden Joko Widodo.

Terlebih, Moeldoko kata dia, sampai mengaku-ngaku sebagai ketua umum partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang disebutnya ilegal.

"Tak pantas berlindung dibalik prosedural hukum, kalau itu hak seorang warga negara untuk mengajukan PK. Tak cukupkah KSP Moeldoko mempermalukan dirinya selama ini, mempermalukan Presiden Jokowi, dengan mengaku-aku sebagai ketua umum abal-abal melalui KLB ilegal?" ucap dia.

Atas hal itu, Herzaky mengecam upaya hukum yang dilakukan oleh Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat.

Sebab kata dia, Moeldoko tidak pernah menjadi anggota, akan tetapi secara langsung menyatakan diri didaulat menjadi ketua umum dalam kongres yang menurutnya melanggar hukum.

"Mau jadi Ketua RT, tapi bukan warga setempat, tidak punya rumah di RT itu, tidak pernah tinggal di RT tersebut, dengan alasan satu dua mantan warga RT tersebut mengajaknya jadi Ketua RT? Ah, masak kelas KSP Moeldoko di pemerintahan ini turun derajat kalah-kalah dibandingkan pemahaman seorang ketua RT?" tukas Herzaky.

Sebelumnya, Partai Demokrat buka suara soal upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK), yang dilakukan oleh kubu KSP Moeldoko untuk mengkudeta Partai Demokrat serta manuver dari mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

Kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution, upaya itu semata untuk menjegal atau menggagalkan upaya dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024.

"Di balik semua isu serangan politik tersebut adalah besarnya kekhawatiran kelompok penguasa atas manuver Koalisi Perubahan," kata Syahrial dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/4/2023).

"Lebih kental pada upaya ingin menggagalkan pencalonan Mas Anies Baswedan sebagai capres dari Demokrat, Nasdem dan PKS," tuturnya lagi.

Dirinya menilai bahwa, perlawanan politik yang hadir dari Moeldoko sebagai bagian dari pemerintah menunjukkan bahwa upaya ini merupakan instrumen negara yang sedang digunakan.

Bahkan sebelumnya, pernah juga Anies Baswedan kembali dikaitkan dengan isu atau kasus rasuah dalam proyek Formula E.

"Artinya, penguasa sudah berhitung betapa besar dan kuatnya dukungan rakyat terhadap Koalisi Perubahan," ucap Syahrial.

"Termasuk memainkan instrumen negara untuk mencari-cari kesalahan Mas Anies lewat kasus Formula E ketika beliau menjabat Gubernur DKI Jakarta," ucapnya.

Meski demikian, Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kata Syahrial, menegaskan siap untuk melawan seluruh upaya hukum tersebut.

"Partai Demokrat sangat siap menghadapi segala serangan yang berupaya mengganggu soliditas partai. Kepiawaian Ketum Agus Harimurti Yudyono (AHY) mengorkestrasi struktur partai, membuat kader di seluruh Indonesia makin percaya diri," tukas dia.