Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid membantah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengintervensi urusan calon presiden (capres) terkait rencana pembentukan koalisi besar.
Baginya, Eks Gubernur DKI Jakarta itu tidak ada urusannya dengan persoalan Pilpres 2024.
Menurut Nusron, Jokowi bukanlah kader dari partai politik yang tergabung dalam koalisi besar.
Karena itu, tidak ada urusannya Eks Gubernur DKI Jakarta itu melakukan intervensi.
"Urusannya Pak Jokowi apa? di balik ini semua Pak Jokowi sampai hari ini tidak anggota PKB, betul gak. Anggota PKB nggak Jokowi? Pak Jokowi sampai hari ini belum anggota Golkar," ujar Nusron saat ditemui di sebuah restoran kawasan Jakarta, Rabu (10/5/2023).
Baca juga: Nusron Wahid Sebut Koalisi Besar Berharap Pilpres 2024 Hanya Hadirkan Dua Pasangan Calon
Nusron menuturkan sejatinya tidak salah Jokowi selaku presiden bertukar ide seputar dengan partai politik koalisi di pemerintahan.
Dia bilang, tidak ada aturan yang dilanggar dari Presiden Jokowi.
"Kalau kemudian Pak Jokowi sebagai presiden mempunyai urun rembuk terhadap koleganya sebagai sekutunya dalam arti koalisi, apa salahnya? Itu aja kalau hanya urun rembuk," jelasnya.
Baca juga: NasDem Yakin Menang dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan: Tak Gentar Hadapi Lawan yang Kuat
Lebih lanjut, Nusron menambahkan pihak yang bisa menilai Presiden Jokowi telah melakukan cawe-cawe atau tidak sejatinya parpol koalisi pemerintah.
Sebaliknya, pernyataan tersebut tak seharusnya digulirkan oleh parpol oposisi.
"Yang bisa mendesain cawe-cawe terhadap ini semua itu kalau yang bersangkutan itu orang PKB, orang Gerindra, atau orang Golkar atau mungkin orang yang lain, itu ada potensi bisa cawe cawe itu," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Negara beberapa hari yang lalu.
Baca juga: Jokowi Dinilai Cawe-cawe di Pilpres 2024, Ujang Komarudin Takutkan Adanya Abuse of Power
"Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," kata Benny dalam cuitannya Twitternya @BennyHarmanID, dikutip Selasa (9/5/2023).
Benny juga mewanti-wanti Jokowi agar berhati-hati bersikap.
"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu. #RakyatMonitor#," ujar Benny.
Legislator Komisi III DPR RI menjelaskan maksudnya lebih jauh soal perang yang dia twitkan.
"Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu dan dari golongan tertentu," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah disebut cawe-cawe urusan politik khususnya Pilpres 2024 karena mengumpulkan 6 Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa makam, (2/5/2023).
Menurut Presiden pertemuan dirinya dengan para Ketum Parpol hanya diskusi biasa.
“Cawe-cawe haha. Bukan cawe cawe, wong itu diskusi aja kok (disebut) cawe-cawe,” kata Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis, (4/5/2023).
Lagi pula kata Jokowi, sebagai Presiden selain merupakan pejabat publik dirinya juga merupakan politikus. Sehingga wajar apabila bertemu Ketum Parpol membicarakan masalah politik.
“Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe,” katanya.
Jokowi menegaskan urusan Capres-Cawapres merupakan urusan partai politik atau gabungan partai politik. Namun, bukan berarti ia tidak boleh berdiskusi mengenai masalah tersebut.
“Urusan Capres, Cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan? Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” pungkasnya.