News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Ibadah Haji 2023

Ditutup Kemarin, Pelunasan Biaya Haji Belum 100 Persen, Kemenag: Besar Kemungkinan Diperpanjang

Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief mengatakan, sebanyak 96,5 persen jemaah yang berhak melunasi Bipih sudah melakukan pelunasan.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan perpanjangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1444 Hijriah/2023 bagi jemaah reguler ditutup Jumat (12/5/2023).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief mengatakan, sebanyak 96,5 persen jemaah yang berhak melunasi Bipih sudah melakukan pelunasan.

Sebagai informasi, kuota jemaah haji reguler Indonesia tahun ini mencapai 203.320 orang.

Baca juga: Kemenag Terapkan Sistem Satu Atap di Asrama Haji, Ini Rincian Layanannya

Pelunasan Bipih sendiri telah dibuka sejak 11 April hingga 5 Mei 2023, lalu diperpanjang hingga Jumat 12 Mei 2023.

"Data kami mencatat, ada 196.377 jemaah haji reguler yang sudah melunasi. Secara prosentase, angkanya sudah mencapai 96,5 persen," ucap Hilman Latief di Jakarta, Jumat (12/5/2023).

"Masih ada 6.943 jemaah yang belum melunasi. Saat ini masih kita diskusikan, apakah akan diperpanjang lagi pelunasannya dengan daftar jemaah yang sama atau dibuka tahap kedua dengan kriteria yang baru. Ini akan segera kami informasikan kalau sudah diputuskan. Besar kemungkinan akan diperpanjang waktu pelunasannya," sambungnya.

Dari sisa kuota yang ada, Hilman mencatat masih ada 176 Petugas Haji Daerah (PHD) dan 253 Pembimbing KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) yang belum melunasi.

"Sejak 2016, pelunasan rata-rata dilakukan dalam dua tahap. Kecuali pada 2022, hanya satu tahap karena kuotanya hanya sekitar 100 ribu," sebut Hilman.

Ia mengaku masih mengupayakan agar kuota jemaah haji Indonesia terserap optimal.

Dia mengaku erornya sistem perbankan di Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga empat hari ikut berdampak pada progress pelunasan. Apalagi, mayoritas jemaah haji reguler adalah nasabah BSI.

Baca juga: Jemaah Haji Diingatkan untuk Mewaspadai Penularan MERS-CoV

"Saya harap tidak ada lagi kendala teknis seperti errornya sistem perbankan. Akibat sistem error jemaah terkendala dalam pelunasan," papar Hilman.

"Mereka resah, karena khawatir tidak bisa melunasi dan gagal berangkat apalagi sistemnya error cukup lama. Semestinya ada solusi taktis sehingga bisa mengatasi kedaruratan semacam ini," tuturnya.

Berdasarkan catatan Kemenag, secara prosentase, Bangka Belitung menempati posisi pertama terbanyak jemaah yang melunasi (96,5 persen). Dari 999 jemaah, sudah melunasi 963 orang.

Menyusul di urutan berikutnya, Papua Barat 95,7 persen (679/650), Sulawesi Barat 95,3 persen (1.363/1.300), Maluku Utara 95 persen (1.013/963), dan Sulawesi Selatan 95 persen (6.826/6.495).

Untuk Provinsi Jawa Barat, tercatat ada 32.724 jemaah yang melunasi (90 persen dari 36.361).

Sebanyak 26.093 jemaah asal Jawa Tengah juga sudah melunasi (91,5 persen dari 28.494).

Di Jawa Timur, dari 33.035 jemaah, sudah melunasi 28.319 orang (85,7 persen). Sementara untuk Banten, ada 8.162 jemaah yang sudah melunasi (91,8 persen dari 8.884).

Kementerian Agama Siapkan Skema Penyerapan Kuota Haji Tambahan

Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi.

Direktur Layanan Haji dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab bakal menyiapkan skema optimalisasi penyerapan kuota tambahan.

Proses pemanfaatannya, kata Saiful Mujab, akan segera dibahas dengan Komisi VIII DPR.

“Kami saat ini tengah siapkan skema optimalisasi penyerapan kuota tambahan dan rancangan biayanya untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII,” jelas Saiful Mujab melalui keterangan tertulis, Kamis (11/5/2023).

Baca juga: Bos BSI Soal Erornya Layanan Eror, Dugaan Serangan Siber hingga Dana Nasabah Dijamin Aman

Saiful Mujab berharap kuota haji tambahan ini dapat diserap oleh jemaah Indonesia secara maksimal.

Tahun ini, sedianya Indonesia mendapat 221.000 kuota jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi.

Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

"Semoga ini juga bisa terserap maksimal sehingga semakin banyak jemaah Indonesia yang bisa berangkat tahun ini," tutur Saiful Mujab.

Pemerintah telah memberikan waktu proses pelunasan sejak 11 April sampai 5 Mei 2023.

Namun, masih ada 14.356 jemaah yang belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H, sehingga prosesnya diperpanjang hingga 12 Mei 2023.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta Penambahan Kuota Haji 8.000 Jemaah Diprioritaskan untuk Lansia

Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ace Hasan Syadzily meminta penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah dapat diprioritaskan untuk lansia yang telah lama menunggu antrean. 

“Kami meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk memanfaatkan kuota tambahan ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler dan haji khusus sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Terutama bagi jemaah lansia yang telah lama menunggu antrean,” ungkap Ace dalam keterangan persnya, Senin (8/5/2023). 

Untuk diketahui, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa tambahan kuota haji itu sudah masuk ke dalam sistem aplikasi pemvisaan Arab Saudi, e-Hajj. 

Maka dari itu, lanjut Ace, penambahan kuota haji ini perlu untuk disyukuri. Sebab, menurutnya, dengan tambahan kuota haji maka akan mengurangi antrean keberangkatan calon jemaah haji lainnya. 

“Kabar penambahan kuota sebesar 8.000 jamaah dari Pemerintah Arab Saudi tentu harus disyukuri bersama. Setidaknya, penambahan ini sedikit mengurangi daftar antrean haji tahun ini,” ujar Ace. 

Politisi dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyebutkan, Komisi VIII akan segera menggelar rapat dengan Menag Yaqut terkait hal ini. Sebab, hal ini tentunya juga memerlukan penambahan anggaran biaya haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

“Komisi VIII akan segera menggelar rapat kerja (raker) dengan Menag untuk mempersiapkan tambahan kuota ini, terutama aspek biaya jamaah. Penambahan kuota ini berimplikasi pada tambahan anggaran biaya nilai manfaat yang harus dikeluarkan BPKH dan harus mendapatkan persetujuan dari Komisi VIII DPR RI,” jelasnya. 

Sebelumnya, Menag Yaqut mengatakan, Kemenag saat ini masih menunggu surat resmi dari Arab Saudi perihal penambahan kuota tersebut. Selain itu, hal ini juga akan segera dibahas lebih lanjut bersama DPR dan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. 

“Kemenag akan berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk merespons tambahan kuota ini,” ujar Menag Yaqut.

Mobile Banking Sempat Eror, Bank Syariah Indonesia: Pelunasan Biaya 95 Persen Calon Haji Aman

Bank Syariah Indonesia (BSI) mengungkapkan, keseluruhan pelunasan biaya calon jemaah haji tahun 2023 dapat selesai tepat waktu, yakni pada hari ini Jumat (12/5/2023), sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Dari kuota 161.544 orang calon jemaah, sebanyak 95 persen atau 153.472 orang calon jemaah sudah selesai.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, sekarang tinggal sekitar 8 ribu calon jemaah yang belum melunasi biaya haji melalui BSI.

Pihaknya sudah menginstruksikan setiap cabang turun ke lapangan dan menjemput bola agar seluruh calon jemaah haji bisa melunasi biaya haji 2023.

“Kami akan pastikan yang 8 ribu kuota jamaah haji ini, kami minta cabang-cabang untuk menyisir, jangan sampai ada orang merasa bahwa tidak diinformasikan, merasa tidak dikasih tahu, atau mungkin sudah sepuh," ucap Anton dalam pernyataannya, Jumat (12/5/2023).

"Haji ini kan sudah sepuh banyaknya nih jangan sampai dia merasa infomasinya salah. Akan kami sisir, kami bikin surat. Terus dipastikan sisa jamaah kita yang berangkat tahun ini terkonfirmasi oleh pihak bank supaya hari ini mereka bisa membayar pelunasannya," sambungnya.

Dirinya menyebutkan sebanyak 153.472 calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya haji terdiri atas 142.625 calon jemaah haji reguler dan 10.847 calon jemaah cadangan.

Anton menyatakan pemulihan kembali layanan-layanan BSI akan mempermudah para calon jemaah haji dalam melakukan pelunasan biaya haji.

Saat ini ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk pelunasan biaya haji lewat BSI yaitu melalui cabang dan mobile banking.

“Saat ini sekitar 30 persen pelunasan biaya haji sudah melalui BSI Mobile dan angka ini meningkat dari tahun lalu yaitu sekitar 10 persen. Memang 70 persen masih melalui cabang, ini dapat dimaklumi karena sebagian besar calon jemaah haji kan berusia sepuh dan tidak akrab dengan BSI Mobile,” tutur Anton.

Sebelumnya, Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan biaya haji reguler hingga 12 Mei.

Hal ini merespons permasalahan yang menimpa BSI sehingga para nasabah tidak bisa membayarkan uang dana hajinya.

Dugaan Serangan Siber

Layanan perbankan Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami gangguan selama 4 hari, mulai dari 8 Mei hingga 11 Mei 2023.

Tak hanya layanan mobile banking, layanan kantor cabang hingga Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tak dapat digunakan secara optimal.

Setelah 4 hari mengalami erorr, Manajemen BSI yakni jajaran Direksi langsung membeberkan dampak dan penyebabnya secara terbuka.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, gangguan tersebut diduga imbas adanya serangan siber.

Diketahui, layanan kantor cabang perbankan, mobile banking, dan juga Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tak dapat berjalan secara optimal.

"Kami menemukan indikasi adanya dugaan serangan siber, sehingga kami perlu melakukan evaluasi dan juga melakukan temporary switch off beberapa channel untuk memastikan sistem kami aman yang ada di BSI," ucap Hery di Wisma Mandiri Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Untuk memastikan adanya serangan tersebut, BSI akan melakukan proses audit dan forensik digital.

Hery memastikan, BSI terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Baik regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga pemegang saham termasuk lembaga pemerintah.

"Terkait dengan adanya dugaan serangan siber, pada dasarnya perlu pembuktian yang lebih lanjut melalui audit dan juga digital forensik," paparnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini