TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Litbang Kompas mengadakan jajak pendapat pada 29 April-10 Mei 2023.

Hasilnya menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berada di angka 70,1 persen.

"Tujuh dari 10 responden yang diminta penilaiannya menyatakan 'puas' pada kinerja pemerintah," tulis tim Litbang Kompas dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Capaian ini tercatat naik 0,8 persen bila dibandingkan survei sebelumnya pada Januari 2023.

Adapun angka tertinggi terjadi pada Januari 2022 sebesar 73,9 persen.

Apabila diperinci dari sektor masing-masing, kepuasan publik tertinggi disumbangkan oleh sektor kesejahteraan sosial, di mana terdapat 78 persen repsonden yang menyatakan puas, naik 0,7 persen dibandingkan survei sebelumnya.

Baca juga: Pengamat: Presiden Jokowi Jadi King Maker Pilpres 2024 Selama Kepuasan Publik Di Atas 70 Persen

Survei juga mencatat sebanyak 74,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik keamanan. Namun, angka ini turun 4,8 persen dibandingkan survei bulan Januari 2023.

Sementara itu, kepuasan publik di sektor penegakan hukum naik dari 55,1 persen menjadi 59 persen. Lalu, di sektor perekonomian naik dari 53,5 persen menjadi 59,5 persen.

"Kepuasan terhadap kinerja pemerintah tampak pada sebagian besar bidang persoalan. Pemerintah dinilai responsif dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat," tulis Litbang Kompas.

Dari 20 indikator penilaian yang terangkum dalam empat sektor di atas, setidaknya ada 15 indikator penilaian yang tingkat kepuasannya meningkat pada bulan ini.

Sementara itu, terdapat lima persoalan yang dinilai cenderung menurun, yakni menjamin warga bebas berpendapat dari 71 persen ke 70,5 persen.

Lalu, mengembangkan budaya gotong royong dari 76 persen ke 74 persen.

Kemudian, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dari 80,1 persen ke 79,4 persen. Lalu, meningkatkan kualitas pendidikan dari 76 persen ke 74,2 persen.

Selanjutnya, memeratakan pembangunan antarwilayah dari 65,4 persen ke 64,4 persen.