Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan difitnah oleh buzzer di media sosial setelah dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat (19/5/2023).

Setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai Plt Menkominfo, Mahfud menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo.

Menurutnya hal itu dilakukan oleh buzzer.

"Saya datang justru untuk melantik orang-orang yang sudah ada itu, nggak mengganti orang," kata Mahfud di Seminar Nasional bertajuk 'Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024, di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Duit Rp 10 Triliun Dicairkan, Tower Proyek BTS Tidak Ada yang Berdiri, Rp 8 Triliuan Menguap

Mahfud menjelaskan pada konferensi pers tersebut dia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas Keputusan Presiden (Keppres) yang sudah terbit.

Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo.

Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo.

"Judul media yang terkenal 'Mahfud membabat seluruh pejabat eselon 1'. Dimana membabatnya? itu SK nya sudah ada dan yang usul pak Plate," katanya.

Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022,

Jumlahnya tidak main-main mencapai 18.000 akun. 

"Kalau  media mainstream atau media yang memiliki penanggungjawab, hanya ada 1000 di Indonesia ini," kata Mahfud MD.

Berbeda dengan buzzer, Mahfud menjelaskan media mainstream memiliki penanggungjawab dimana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf.

Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar.

"Jadi 1.000 berbanding 18.000 bikin berita seenaknya," kata Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga.

Bukan untuk memprovokasi atau memecah belah.

"Saya datang justru untuk melantik orang-orang yang sudah ada itu, gak mengganti orang. Itu sebenarnya memprovokasi orang, seakan-akan saya mengobrak-abrik (Kominfo)," ungkapnya.