TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN ) yang telah menjadi agenda nasional tak hanya memprioritaskan aspek infrastruktur semata.

Namun juga aspek pertahanan perlu diperhitungkan dengan matang jika ingin pembangunan IKN dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dalam gelar pembekalan Forum Strategi II Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61, Kamis 25 Mei 2023, pengamat intelijen pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djojonegoro mengungkap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang mungkin muncul. Itu sebabnya, aspek pertahanan sangat penting dalam pembangunan IKN

“IKN yang berada di jalur Air Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II berpotensi menjadi wilayah perlintasan kapal selam aliansi militer AUKUS. Terutama jika ketegangan di Laut China Selatan (LCS) meningkat. Kerawanan IKN jadi meningkat," kata Ngasiman Djoyonegoro di Jakarta.

Seperti diketahui, di kawasan Asia Pasifik sendiri terdapat beberapa aliansi militer yang salah satunya adalah AUKUS. AUKUS adalah aliansi militer tiga negara, Australia, Inggris, dan Amerika yang merespon situasi di LCS.

Dalam kesepakatannya, Amerika Serikat memberikan bantuan kapal selam tenaga nuklir kepada Australia.

Untuk membawa kapal selam dari Australia ke LCS, kapal selam itu tentu harus melewati Indonesia. Rute paling dekat adalah jalur ALKI II.

Potensi ATHG yang lain, kemajuan ekonomi di jalur IKN, memposisikan ALKI II sebagai kawasan yang terbuka. Tak hanya terhadap perdagangan komoditas legal, tetapi juga komoditas ilegal, seperti narkoba, black market hingga perdagangan manusia.

"Situasi ini menuntut banyaknya titik poin pertahanan, utamanya oleh TNI. Termasuk, operasi dan patroli. TNI harus mempersiapkan diri dengan program dan peralatan yang lebih canggih," kata Simon yang juga merupakan Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta.

Gelar kekuatan militer negara adidaya, jelas tidak akan jauh-jauh dari lautan Indonesia. Pasukan dan alutsista yang beroperasi di darat, laut dan udara, serta di ranah siber dan di ruang angkasa akan dikerahkan secara penuh untuk membendung kekuatan serangan China di kawasan Pasifik.

Baca juga: Lima RDTR Ibu Kota Nusantara Akan Ditetapkan Jadi Perka Otorita IKN Dalam Waktu Dekat

"Multi Domain Operation tak bisa ditawar lagi, kebijakan, program, SDM dan kelembagaan mulai diarahkan untuk menyiapkan multi-domain Operation," ungkap Simon

Multi Domain Operation merupakan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk membangun interoperabilitas antar Matra sehingga serangan bisa lebih terarah dan efektif.

"Semua itu dikerangkakan dalam Revolution in Military Affairs (RMA). Indonesia telah memulai langkah RMA ini sejak Industri pertahanan digalakkan. Sekarang tinggal bagaimana meningkatkan relevansi RMA tersebut untuk pertahanan IKN," kata Simon.

Baca juga: Connie Bakrie: Tidak Mungkin Smart Defence Bisa Dibangun di IKN Kalau Masih Berpikir Linear

RMA sendiri dideskripsikan sebagai penyertaan dan perluasan teknologi baru—misalnya drone, pencitraan satelit, dan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh—dalam taktik militer saat ini.