TRIBUNNEWS.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menembak pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens
Ancaman itu disampaikan Egianus Kogoya melalui video singkat yang disebarkan Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom pada Sabtu (27/5/2023).
Dalam video berdurasi 71 detik itu, pihak KKB hanya memberi waktu dua bulan kepada negara untuk bernegosiasi.
"Kami kasih waktu dua bulan saja, kalau dari indonesia tidak mengaku berarti kalau dua bulan ini lewat, kami akan tembak pilot Philip Mark Mehrten," kata Egianus dalam video tersebut dikutip dari Tribun-Papua.com.
Berdasarkan video yang beredar, tampak kapten warga negara Selandia Baru itu terlihat kurus.
Ia dikelilingi anggota separatis dan juga Egianus Kogoya.
Baca juga: KKB Ancam Tembak Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens Jika dalam 2 Bulan Tak Ada Negosiasi
Kapten Philips juga terlihat memegang bendera bintang kejora sembari mengatakan bahwa para separatis menginginkan keterlibatan negara lain, selain Indonesia, untuk berdialog soal kemerdekaan Papua.
"Negara yang lain, jika tidak bicara dengan Indonesia dalam waktu dua bulan, mereka akan tembak saya," ujar Marten.
Diketahui, Kapten Philip Mark Mertens telah disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), kelompok Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 lalu di Hutan Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Hampir empat bulan berlalu, sampai sekarang pihak pemerintah Indoneisa belum bisa membebaskan Kapten Philips dari genggaman KKB itu.
Baca juga: KKB Serang Personel saat Patroli di Distrik Kenyam, Nduga, Mobil Rantis Terkena Tembakan
Negosiasi akan Dibantu Dewan Gereja
Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan akan ada bantuan dari dewan gereja untuk pelaksanaan negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Perwakilan dari dewan gereja itu akan membantu untuk membuka komunikasi dengan pihak Egianus Kogoya.
Sehingga, pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut bisa segera dibebaskan.
"Semua sedang berjalan dan dari pihak gereja nantinya akan kita bantu salah satunya pihak Gereja Kingmi yang nantinya akan mengutus orang kepercayaannya untuk melakukan negosiasi tersebut," kata Fakhiri di Jayapura, Kamis (25/5/2023) dikutip dari TribunPapua.com.
Selain itu, pihak dari Komnas HAM juga menawarkan diri untuk ikut berunding terkait dengan negosiasi yang akan dilakukan ini.
"Saya membuka diri untuk semua pihak, yang dari awal yakni pihak Pemerintah Nduga bekerja sama dengan kapolres, kemudian ada juga pihak dari Komnas HAM yang menawarkan diri dan kami terima," lanjut Fakhiri.
Dengan bantuan komunikasi itu, Fakhiri berharap, negosiasi dapat berjalan lancar dan Kapten Philips segera dapat kembali ke keluarganya.
“Saya berharap negosiasi tersebut menghasilkan hasil yang baik."
"Kita memberikan kesempatan kepada kelompok Egianus bisa mengembalikan pilot melalui jalur negosiasi secara baik," ujar Fakhiri.
Baca juga: Polda Papua Libatkan Pihak Gereja Upayakan Pembebasan Pilot Susi Air dari KKB
Tak Ingin Ada Pertumpahan Darah
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan mengatakan saat ini proses negosiasi masih terus diupayakan.
Negosiasi ini dipilih agar tak ada peperangan dan pertumpahan darah di Tanah Papua.
"Kita tidak menghendaki ada pertumpahan darah di sini, karena satu tetes darah itu akan membakar permasalahan yang sangat banyak, sehingga kita akan tetap mengedepankan komunikasi yang baik."
"Pembebasan pilot tentunya akan terus kita upayakan," ujar Izak dikutip dari Kompas Tv.
Selain itu, jika negosiasi berjalan lancar dan damain, maka peristiwa penyenderaan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
"Kita berharap dari sini kita akan banyak belajar, terutama masyarakat Papua yang melakukan penyanderaan ini agar banyak belajar."
"Apalagi kita melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian banyak orang," ungkap Izak.
Sebagaimana pepatah, lanjut Izak, ketika kita menanam padi dalam satu lahan yang tumbuh bukan hanya padi tapi ada juga alang-alang.
Tapi bukan berarti satu lahan itu kita terbang semua alang-alangnya yang kita bersihkan.
"Dalam hal ini ini adik-adik kita ,anak-anak kita yang, mungkin mereka belum mengerti, kita kasih pengertian dan yang mungkin mereka belum paham, kita kasih pemahaman."
"Sehingga semua apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah bisa berjalan di Tanah Papua," ujar Izak.
(Tribun-Papua.com/Hendrik Rikarsyo Rewapatara/Paul Manahara Tambunan)