TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini membalas kritikan dari bakal calon presiden (bacapres) koalisi perubahan, Anies Baswedan.

Baginya, Eks Gubernur DKI Jakarta itu tidak pernah menawarkan solusi perubahan.

Awalnya, Faldo menyoroti kritikan Anies Baswedan dalam berbagai kesempatan pidatonya di hadapan publik.

Namun, dia tidak pernah mendengar Anies memberikan solusi atas kritikannya tersebut.

"Di pidato beliau bicara bagaimana mafia hukum, mafia tanah, mafia blablabla ingin diberantas. Saya kira siapa pun yang ingin menjadi presiden akan begitu. Tentu kita akan bertanya nih, bagaimana caranya Pak Anies? bagaimana caranya itu?," kata Faldo di Kantor Populi Center, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Dia pun menyoroti salah satu kritik Anies terhadap pemerintah mengenai pembangunan jalan yang hanya difokuskan kepada jalanan berbayar.

Dia mengklaim sejatinya banyak masyarakat yang sanggup untuk membayar.

"Kita lihat ini dalam pembangunan jalan yang kita lihat misalnya jalan tol salah satu program yang mendapatkan kepuasan yang tidak rendah. Bahkan cenderung tinggi. Itu karena apa? karena masyarakat mampu bayar. Bukan masalah bikin jalan gratis, tapi bagaimana dibikinin infrastruktur orang bisa bayar," jelas Faldo.

Faldo juga membalas kritik Anies Baswedan terkait pembangunan infrastruktur yang diniali tidak berkeadilan.

Dia pun meminta Eks Mendikbud RI itu melihat pembangunan di sekitar jalan tol Jakarta-Cikampek.

"Coba temen temen lewat karawang dikit lewat Cikampek, itu ada 3 layer jalan tol, habis itu LRT, abis itu kereta cepat Jakarta-Bandung gitu. Itu kan sebuah pemandangan yang kami kira tidak lazim tentang persepektif pembangunan infrastruktur yang sering dkritik tidak berkeadilan," ungkap Faldo.

Tak hanya pembangunan jalan, Faldo mengklaim Presiden Jokowi juga telah memperbaiki penegakan hukum yang selama ini menjadi sorotan koalisi perubahan untuk persatuan.

"Pak Jokowi sudah dilihatkan juga di survei ada reorkestrasi intitusi penegak hukum yang selama ini tingkat korupsi berat di KPK, kali ini Kejaksaan mulai kuat. BPK mulai berperan, terus juga polisi mulai berperan. Jadi caranya pak, caranya itu adalah sinkronisasi intitusi penegak hukum," beber Faldo.

Oelh sebab itu, Politikus PSI itu pun membalas agar Anies Baswedan untuk banyak berbicara mengenai program apa yang akan ditawarkan dari koalisi perubahan.

"Ketika Anda menawarkan, misalkan Pak Anies Baswedan misalnya, menawarkan perubahan, perubahan macam apa dan caranya piye gitu loh. Karena orang akan bertanya ketika anda bilang ekonomi tidak adil, Indonesia terpusat di Jawa dan Pak Anies juga melanjutkan. Jadi orang juga akan selalu bertanya. How to do it?," tukasnya.

Baca juga: PDIP Minta Anies Minta Maaf Soal Data Jalan, Demokrat: Data yang Disampaikan Tidak Ada yang Salah

Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden (bacapres) dari koalisi perubahan, Anies Baswedan membandingkan pembangunan infrastruktur jalan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Awalnya, Anies mengakui bahwa pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi paling terpanjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

Namun, Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa mayoritas infrastruktur jalan yang dibangun era Jokowi merupakan jalan berbayar.

"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," kata Anies saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Namun, kata Anies, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang dibangun di era Presiden Jokowi justru dinilai sangat sedikit. Padahal, jalan tersebut dipakai untuk mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan.

"Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut sudut desa ke perkotaan yang membawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer di pemerintahan ini," ungkap Anies.

Anies pun membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan era SBY. Bahkan, kata dia, SBY unggul lebih dari tujuh kali lipat dari Jokowi.

"Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu di jaman presiden pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat," jelasnya.

"Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 Km di 10 tahun sebelumnya 11.800 Km 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Anies menambahkan seharusnya pembangunan infrastruktur harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Khususnya, pembangunan jalan yang tak berbayar atau gratis bagi masyarakat Indonesia.

"Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian tetapi infrastruktur untuk semuanya," imbuhnya.

Relawan Ganjar Laporkan Anies ke Bareskrim

Mabes Polri menolak laporan dari relawan Ganjar Pranowo bernama Ganjar Pranowo (GP) Centre saat mendampingi seorang masyarakat bernama Harris Mutaqqin terhadap Anies Baswedan.

Laporan tersebut terkait pernyataan Anies Baswedan yang membandingkan infrastruktur jalan era Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita tadi sudah berdiskusi panjang dengan penyidik, bahwa hari ini kami ada progres dari pengaduan dugaan Anies Baswedan melakukan pembohongan publik," kata Ketua Harian DPP GP Centre, Thomas Djunianto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Meski begitu, laporan tersebut belum diterima oleh pihak kepolisian lantaran masih kekurangan bukti.

"iya belum ada (surat laporan) karena datanya belum cukup pointnya," ucapnya.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal DPP GP Centre, Bima Muttaqa mengatakan laporan ini dibuat bukan untuk menjegal Anies yang diusung oleh Koalisi Perubahan tersebut.

"Bahwa, maksud tujuan kita disini bukan untuk menyerang Anies atau menjegal Anies untuk menjadi Presiden. Tapi kami disini, mendampingi kawan kita bertujuan untuk menegakkan hukum," jelasnya.

Bima mengatakan pernyataan Anies soal hal tersebut dinilai telah membuat kisruh khususnya di media sosial hingga terjadinya perpecahan antar relawan.

"Artinya gini, masyarakat kalau menurut saya ini menjadi pembohongan dan pembodohan juga karena data yang ditampilkan dan diucapkan itu tidak benar," ucapnya.

Lebih lanjut, GP Centre akan kembali lagi ke Mabes Polri untuk membuat laporan tersebut saat barang bukti sudah lengkap.