TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menilai Eks Wamenkumham yang juga caleg dari Demokrat, Denny Indrayana, telah membangun public awareness soal sistem Pemilu 2024 yang dikhawatirkan bakal kembali ke sistem proporsional tertutup.

Diketahui sebelum putusan MK keluar, Denny sempat membuat heboh publik, bahwa dirinya mendapatkan informasi MK bakal memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.

"Publik tentu berterimakasih kepada Prof Denny Indrayana, sehingga terjadi kontrol demokrasi terhadap uji materi sistem pemilu proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi," kata Kamhar Lakumani selalu Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat dalam pesan yang diterima, Jumat (16/6/2023).

Menurutnya, pernyataan Denny telah mendorong penggiat demokrasi, media massa, media sosial, civil society dan pimpinan partai politik di parlemen terkonsolidasi dan melakukan fungsi kontrol terhadap proses yang berlangsung di MK.

"Kita bersyukur Prof Denny Indrayana berani tampil di depan menyuarakan ini meskipun secara sadar akan menanggung berbagai resiko, mengingat keputusan MK bersifat final and binding, tak ada gunanya melakukan protes, aksi demonstrasi dan sebagainya jika seandainya MK telah memutuskan menerima uji materi sistem pemilu proporsional tertutup," kata dia.

Dia mengatakan bahwa istilah no viral no justice benar adanya.

"Ini pemeo yang relevan pada wajah hukum kita saat ini. Berdasar kiranya jika ada ungkapan netizen, seandainya Prof Denny sebelumnya juga menyuarakan tentang uji materi penambahan masa jabatan Pimpinan KPK, maka penambahan masa jabatan yang melampaui kewenangan MK ini tak akan terjadi," kata dia.

Dia lalu mengatakan keterangan Denny telah menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukannya dalam peran sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara yang menurut UU Guru dan Dosen mempunyai kewajiban menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

"Potret hukum dan ketatanegaraan kita tidak sedang baik-baik saja, semoga semakin banyak yang berani memainkan peran seperti Prof Denny agar demokrasi kita semakin meningkat derajat dan kualitasnya," kata dia.

"Hukum yang berkeadilan tak menjadi alat kekuasaan. Bukan hukum yang tajam ke lawan dengan cara-cara abuse of power, dan hukum yang tumpul ke kawan karena obstruction of justice. Pemerintahan dijalankan berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (machstaat)," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi pun membacakan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka, Kamis (15/6/2023).

"Mengadili, dalam provisi, menolak permohonan provisi pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan tersebut di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis.

Sedangkan, Hakim MK juga menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan seluruhnya.