Ketiga, kata dia, langkah terkait ketertiban sosial dan keamanan masyarakat.

Langkah tersebut, kata dia, dikoordinasikan oleh Gubernur bersama aparat vertikal setempat. 

"Mungkin di situ ada Polda sudah pasti, Kabinda sudah pasti, lalu TNI lapisan berikutnya. Itu keputusan pemerintah tentang Al Zaytun," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Minta BNPT dan Densus 88 Awasi Ponpes Al Zaytun

Mahfud juga mengatakan pemerintah pusat akan menampung masukan dari tim investigasi bentukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, masukan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membekukan Al Zaytun bagus.

"Sebagai masukan bagus karena kan beliau yang tahu di daerah. Beliau tahu di lapangan khusus Jawa Barat, kami melihat dari atas lagi, daerah lain bagaimana. Jangan sampai berimplikasi satu tempat diputus, daerah lain kok tidak," kata Mahfud.

"Kita kan seperti helikopter yang dari atas melihat ke bawah. Ridwan Kamil benar dia, melihat di situ ada masalah yang harus dia usulkan. Tapi kami memutuskan berdasarkan Indonesia," sambung dia.