Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diterpa isu menabalkan dinasti politik dengan merestui putra bungsunya, Kaesang Pangarep atas rencana maju pemilihan Walikota Depok.

Putra Jokowi lainnya yakni Gibran Rakabuming Raka diketahui telah lebih dulu masuk politik dengan menjadi Walikota Solo, serta menantunya Bobby Nasution yang kini menjabat Walikota Medan.

Bobby digadang bakal melangkah menjadi calon gubernur Sumatera Utara selepas memimpin Medan.

Baca juga: PDIP Bantah Jokowi Terapkan Dinasti Politik, Ini Alasannya

Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tenggara, Wa Ode Nurhayati menuturkan isu dinasti politik yang menerpa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dilihat lebih mendalam dan berimbang.

Menurut Wa Ode, fokus yang harus dilihat adalah pada kualitas dari trah dinasti politik tersebut harus teruji dan terpercaya, sehingga kualitas dan keberhasilan kepemimpinan berdampak positif terhadap perkembangan dan kebesaran partai.

Sementara Jokowi dan keluarganya dipandang telah menunjukkan pekerjaan yang profesional. Sehingga jika keluarga sang kepala negara ingin melangkah pada tingkatan yang lebih tinggi, maka hal tersebut merupakan keunggulan karena telah dibekali pengalaman.

"Keluarga Jokowi baik Kaesang dan Bobby sudah menjabat dan melakukan pekerjaannya secara profesional. Jika mereka melangkah dan mencoba pada tingkatan jabatan dan tanggung jawab lebih besar bukankah itu akan menjadi keunggulan karena pengalaman mereka sudah ada," kata Wa Ode kepada wartawan, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: Tudingan Dinasti Politik Jokowi, Politisi Senior PDIP: Ada Konsekuensi Nilai Lebih

Wa Ode pun mengatakan setiap warga negara mempunyai hak asasi dan hak untuk dipilih. Hak tersebut tidak bisa diatur dalam sebuah undang-undang. Ia menyebut bisa saja suplai kader yang mumpuni salah satunya bersumber dari proses politik dinasti keluarga, di mana kader yang dipandang kapabel, kredibel dan pantas merupakan keluarga dari pemimpin dalam satu naungan partai.

"Bisa saja suplai kader salah satunya bersumber dari proses politik dinasti keluarga," tuturnya.

Akan tetapi kata pendiri Kolaborasi Indonesia ini mengatakan, secara prinsip partai politik harus punya perlakuan sama terhadap siapapun yang direkrut dan dikader dalam partai tersebut. Dengan perlakuan yang sama itu para kader parpol yang muncul atas hasil kaderisasi struktural internal atau hasil shopping dari mekanisme peraturan internal parpol, diharapkan menciptakan kompetisi sehat.

Persaingan sehat tersebut yang menurutnya akan memaksa mereka yang maju kontestasi politik lebih kreatif dan produktif dalam menyiapkan strategi.

"Dengan kreativitas inilah kemudian diharapkan munculnya berbagai gagasan dan solusi konkret yang amat dibutuhkan masyarakat di tengah himpitan dan problem-problem ekonomi-sosial-politik yang terjadi saat ini," pungkas Wa Ode.