Baca tanpa iklan
Ia mengatakan, semua pihak harus melihat Papua dari sisi yang positif.
"Enggak, kita jangan selalu (melihat negatif), kita harus selalu melihat yang positifnya."
"Anak-anak muda yang di industri kreatif, anak-anak muda yang kreatif ini harus dilihat positifnya. Jangan dilihat (negatif)" ungkapnya di Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat.
"Karena memang secara umum, 99 persen itu enggak ada masalah."
"Jangan masalah kecil dibesar-besarkan."
"Semua di tempat di manapun di Papua kan juga aman-aman saja," jelas dia.
Baca juga: KKB Papua Sandera Pilot Susi Air 5 Bulan, Sikap Selandia Baru Disorot: Kesannya Enggak Ngotot
Komnas HAM Diminta Tak Lepas Tangan
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta tak lepas tangan dalam kasus penyanderaan Pilot Susi Air.
Apalagi, sudah ada permintaan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka kelompok Egianus Kogoya, agar Komnas HAM bisa menjadi negosiator seperti yang disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey.
"Yang pasti Komnas HAM tidak boleh lepas tangan karena secara kelembagaan, Komnas HAM harus mengambil sikap yang koheren antara keputusan di tingkat pusat dan keputusan di tingkat Kantor Perwakilan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, Jumat, dilansir Kompas.com.
Baca juga: 5 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB Papua, Selandia Baru Dinilai Harus Punya Andil
Usman menyebut, publik akan melihat sikap Komnas HAM menjadi tidak jelas karena berbeda dari tingkat pusat ke tingkat perwakilan.
Ia pun mengusulkan agar Komnas HAM menggelar rapat khusus membahas permasalahan tersebut dan mendengarkan perwakilan mereka di Papua secara lebih objektif untuk menjadi negosiator kasus itu.
"Jadi menengahi konflik yang terjadi, dan konflik ini kan telah menimbulkan berbagai pelanggaran HAM," tambah dia.
Diketahui, KKB menyandera Kapten Philips setelah pesawat yang dikemudikannya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023.