Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengungkapkan ada elite Partai Golkar yang menghubunginya karena adanya upaya 'pencopetan' dari terhadap partai berlambang pohon beringin itu.
Denny menyebut bahwa elite Golkar yang menghubunginya tersebut mengatakan bahwa pemanggilan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi minyak goreng adalah wujud 'pencopetan' pemerintah terhadap kepengurusan Golkar.
Tak hanya itu, elite Golkar yang dimaksud Denny menyebut 'pencopetan' kepengurusan Partai Golkar akan semakin mudah lantaran adanya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang dianggap sebagai 'orang dalam' di Partai Golkar.
"Tingkah-polah segelintir elit politik hanya mempertontonkan panggung sandiwara politik, tanpa substansi kebangsaan, tanpa etika-moralitas politik yang ber-Pancasila. Hukum hanya diperalat, untuk syahwat kuasa! Ini yang sebenarnya:'Kampungan'!" katanya dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @dennyindrayana, Rabu (26/7/2023).
"Mengomentari Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang diperiksa Kejaksaan Agung selama belasan jam, seorang petinggi "Partai Beringin" membalas pesan WA saya: 'Ini sih Drakor (Drama Korea), Den. PG (Partai Golkar) juga mau dicopet, lebih mudah nyopet PG dibanding Demokrat. Ada LBP dan Bahlil orang dalam," sambungnya.
Denny pun menilai pemanggilan Airlangga oleh Kejagung adalah permainan politik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Jokowi pun sebenarnya sudah mengetahui adanya pemanggilan Airlangga Hartarto oleh Kejagung.
"Maka bohong besar jika Presiden Jokowi tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal kasus hukum. Jaksa Agung sebelum memeriksa Menko ataupun Menteri, pasti -saya katakan PASTI-berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Demikian juga KPK baik Kejaksaan, Kepolisian, KPK, sekarang semua berada di bawah kendali politik Presiden Jokowi," katanya.
"Maka, fakta politiknya, kasus hukum berlanjut atau tidak, ibaratnya, cukup tergantung pada anggukan kepala atau bahkan hanya kedipan mata Presiden Jokowi. Serta, menjelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi dengan jelas menunjukkan cawe-cawe yang negatif-destruktif," sambung Denny.
Kemudian pada akhir cuitannya, Denny menyebut bahwa 'pencopetan' terhadap kepengurusan Partai Golkar adalah wujud cawe-cawe Jokowi yang tidak beretika dan tak berlandaskan moral politik.
"Cawe-cawe Jokowi yang mencopet Demokrat, mencopet Golkar, mengganggu koalisi KPP menjegal Anies Baswedan dll, adalah cawe-cawe telangjan yang tidak beretika, tidak berlandaskan moral politik," ujarnya.
Tanggapan Golkar
Menanggapi pernyataan Denny, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan tidak ada pergerakan terkait pergantian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.
"Tidak ada pergerakan apapun dalam internal Golkar yang meminta pergantian ketua umum," katanya kepada Tribunnews.com, Rabu (26/7/2023).
Dave mengatakan jika ada usulan untuk mengganti Ketua Umum Golkar, maka perlu adanya suara dari pemegang suara yaitu DPD 1 dan 2 serta ormas pendiri dan didirikan.
Baca juga: Wasekjen Golkar: Bahlil Tercatat Bukan Lagi Kader Golkar Sejak 10 Tahun Lalu
Sehingga, sambungnya, jika belum ada pergerakan dari pemegang suara tersebut, maka ia meyakini bahwa pergantian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar adalah isu biasa.
"Pemegang suara (untuk usulan mengganti Airlangga) adalah DPD 1 dan 2, serta ormas pendiri dan didirikan. Jadi ketika kami semua yang bicara, baru dapat dibilang serius atau tidak (terkait penggantian Airlangga)."
"Bila belum ada pergerakan, itu hanya isu biasa," jelasnya.
Sementara ketika ditanya apakah ada pergerakan eksternal seperti dari menteri, Dave meminta agar tidak langsung dianggap sebagai kebijakan Presiden.
"Dan jangan juga pergerakan para menteri ini langsung dicap adalah kebijakan presiden. Semua individu bisa saja memiliki pandangan politik masing-masing," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)