Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan para Staf Ahlinya untuk melakukan kajian terkait penanganan persoalan di Papua.
Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Harfendi menyampaikan persoalan di Papua adalah persoalan yang menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun demikian sampai saat ini belum optimal.
Sehingga, kata dia, hal itu mempengaruhi percepatan pembangunan di bumi Cendrawasih.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Grup Discasion (FGD) yang bertemakan “Optimalisasi Gelar Kekuatan TNI Guna Meningkatkan Keamanan di Wilayah Papua Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI” di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/7/2023).
Baca juga: TNI AD Gelar Dialog di Sorong Papua Barat, Ajak Masyarakat Berperan Dalam Mencegah Konflik Sosial
“Dalam hal ini TNI juga konsen besar dalam masalah ini karena sesuai tugas kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 bahwa kedaulatan negara menjadi bagian dari tugas kita,” kata Harfendi dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Kamis (27/7/2023).
“Berkaitan dengan hal tersebut, Panglima TNI memerintahkan kami Sahli Panglima TNI untuk melakukan kajian penanganan masalah ini dan kita sudah membagikan full data ke lapangan yaitu tim kita dan kuesioner sudah ketemu langsung dengan para narasumber,” sambung dia.
Baca juga: Wamendagri Tegaskan Pembayaran Tunggakan Beasiswa Unggul Papua Paling Lambat 11 Agustus 2023
Ia mengatakan data yang diperoleh tersebut belum optimal.
Sehingga, perlu adanya tambahan yang diharapkan dari tiga narasumber yang hadir dengan fungsi tugas mereka masing-masing.
Meski Papua memiliki daerah yang cukup luas dan rentang kendali pemerintahan juga cukup jauh, namun pemerintah sudah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerbitkan INPRES Nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan kesejahteraan dan juga pembentukan badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua.
Ia mengatakan pemerintah juga melakukan pembentukan provinsi-provinsi barunya dikaitkan dengan gelar TNI di sana.
“Memang untuk TNI sendiri perlu kita kaji ulang apakah itu sudah optimal atau belum, tentunya apakah fungsinya dengan pengembangan suatu kewilayahan atau penambahan satuan-satuan penugasan tetapi nanti dari narasumber dan kajian inilah sarannya kita berikan kepada bapak Panglima TNI,” kata dia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasum TNI Letnan Jendral TNI Bambang Ismawan.
Sejumlah narasumber yang hadir di antaranya Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, dan Pangdam XVII/ Cendrawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan.