Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar belakangan jadi topik perbincangan karena wacana pergantian Airlangga Hartarto di posisi ketua umum dikaitkan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif memberikan dukungannya kepada Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia meminta semua pihak menyetop gangguan terhadap Airlangga lewat isu-isu politik seperti Munaslub. Sebab menurutnya para elite politik sudah seyogianya memberi contoh baik dalam berorganisasi.

"Siapapun pemimpin bangsa ini harus memberikan contoh yang terbaik, termasuk dalam berorganisasi. Tidak akan bisa menghormati organisasi jika tidak dimulai dari dirinya sendiri. Itu urusan ganti mengganti bukan urusan kami. Tapi hanya berpesan pada seluruh komponen bangsa ini dan pemimpin bangsa ini, bijaksanalah," kata Samsul, Selasa (1/8/2023).

Ia mengajak para elite politik untuk memperhatikan kepentingan bangsa yang lebih besar, serta menghargai proses dalam berorganisasi.

"Harus belajar menghargai proses organisasi secara baik. Artinya, misalnya, dalam berorganisasi itu kan ada masa berkhidmat-nya. Peluang untuk sampai akhir, menyelesaikan pekerjaannya. Ini tidak hanya di Golkar saja ya, semua partai. Termasuk organisasi keumatan, jangan sedikit-sedikit, kalau berbeda pendapat, langsung di munaslub, selesaikan saja, selama tidak melanggar aturan yang besar," terang dia.

Samsul sendiri mengaku bahwa kinerja Menko Perekonomian punya dampak positif terhadap ekonomi ummat seperti pada pesantren-pesantren di tanah air.

Ia juga berharap apa yang dilakukan oleh Airlangga terhadap ekonomi ummat dapat dijalin dengan kementerian lainnya.

Baca juga: Jusuf Kalla Harap Airlangga Hartarto Bisa Maju Jadi Cawapres

"Menurut saya positif, beliau turun ke pesantren, mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar program sesaat tapi ditindaklanjuti. Ke depannya apa yang sudah dilakukan Pak Menko itu, dapat dikerjasamakan antar kementerian, misalnya dengan PMK," kata dia.