Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan dirinya pernah melakukan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo saat muncul gugatan KSP Moeldoko yang ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat bergulir.

Kata AHY, pertemuan dengan Jokowi itu berlangsung di Istana Bogor. Jokowi kata AHY, saat itu mendengar apa yang sebenarnya terjadi di internal Demokrat.

"Saya menyampaikan bahwa ini telah terjadi dan KSP Moeldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung, sehingga saya melalui surat sebelumnya kemudian mendatangi beliau diundang ke Istana Bogor memang tidak diberitakan di media, tapi kita ingin mendengarkan langsung seperti apa duduk perkaranya," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023).

Meski mendengar adanya gejolak di Partai Demokrat, Jokowi kata AHY mengaku tidak mengetahui secara pasti soal gugatan hukum itu.

Hal itu berdasar pada penjelasan AHY kepada Jokowi terkait dengan proses hukum tersebut.

"Saya menjelaskan kepada beliau (Jokowi) dan beliau juga mengatakan bahwa ia, beliau tidak tahu apa-apa ketika itu," ujar AHY.

Terkait dengan keputusan atau sikap Jokowi terhadap bawahannya, AHY mengaku tidak mau ikut campur lebih jauh saat itu.

Sebab, keputusan itu merupakan hak prerogatif dari Jokowi selaku Presiden dalam memberikan keputusan kepada anak buahnya.

Baca juga: AHY Ungkap Reaksi Jokowi saat Adukan Moeldoko yang Coba Rebut Partai Demokrat

"Kita tidak masuk ke sana itu biarkan kita juga tidak ingin mengutak-atik hak prerogatif presiden, tapi rakyat yang bicara, tapi kami tidak ingin terganggu dengan apapun itu," kata dia.

Saat pertemuan itu juga, AHY menyatakan tidak terpikir oleh apapun selain dengan kedaulatan Partai Demokrat.

Baca juga: AHY Akui Psikologis Kader Demokrat Terganggu Gara-gara PK Moeldoko

Sebab kata dia, dimasa proses perebutan Partai Demokrat itu berlangsung ada kontrol dari masyarakat yang selalu memberikan respons.

"Ketika itu masyarakat sudah berharap terlalu sekali seharusnya ada langkah-langkah yang lebih menentukan, misalnya kalau terbukti KSP Moeldoko melakukan perbuatan yang tidak etis merampas partai yang berdaulat harusnya ada hal-hal lain selain hanya ditanya begitu," tukas dia.