Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab kritikan dari PDIP terkait kebijakan food estate (lumbung pangan).
Jokowi mengatakan, tujuan adanya pembangunan food estate demi mengatasi krisis pangan.
Dirinya menyebut, seluruh negara di dunia tengah menghadapi krisis pangan.
"Kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengatasi krisis pangan."
"Hati-hati, semua kawasan, semua negara kini menghadapi krisis pangan," jelasnya usai menghadiri acara Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/8/2023) dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi pun mencontohkan kelangkaan gandum yang kini dihadapi oleh seluruh negara di dunia.
Baca juga: Beda Pandangan Sekjen dan Ketua PDIP Soal Food Estate Kejahatan Lingkungan
Kelangkaan ini, sambungnya, membuat harga gandum mengalami kenaikan.
"Gandum, problem di seluruh negara. Yang makan gandum, semua ini, masalah semua ini, problem. Harga juga naik drastis," katanya.
Lalu, Jokowi juga mengungkapkan adanya kelangkaan beras usai India menyetop ekspor.
Senada dengan gandum, Jokowi menyebut hal ini membuat harga beras juga mengalami kenaikan.
"Setelah India stop tidak ekspor (beras) lagi, semua yang makan beras, semuanya kini masalah, harga naik," jelasnya.
Dengan kondisi semacam ini, Jokowi menganggap program food estate merupakan keharusan agar Indonesia memiliki cadangan makanan.
Lalu, jika Indonesia memiliki cadangan makanan melimpah, maka dapat diekspor ke negara lain yang membutuhkan.
"Sehingga yang disebut lumbung pangan food estate itu harus. Untuk cadangan, baik cadangan strategis atau nanti kalau melimpah betul, nggak apa-apa nanti bisa ekspor karena negara lain membutuhkan," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan food estate tidaklah mudah lantaran tidak bisa sekali dilakukan dan langsung berhasil.
"Tanaman pertama biasanya gagal. Tanaman kedua paling-paling bisa berhasil 25 persen. Biasanya baru kelima atau ketujuh (penanaman) itu dalam kondisi normal."
"Jadi nggak semudah yang kita bayangkan," katanya.
Ketidakmudahan itu dicontohkan Jokowi ketika dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
Di mana ketika program food estate dilakukan, tiga kali percobaan baru hasil panen terlihat meski belum baik.
Kemudian, Jokowi mencontohkan percobaan program food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang juga belum memperoleh hasil maksimal.
"Problem-problem di lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semua harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang."
"Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama, sudah mundur, lupakan," tegasnya.
Hasto: Food Estate Kejahatan Lingkungan
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.
Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).
"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).
Hasto menuturkan dalam praktiknya disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.
Baca juga: PDIP Dorong Food Estate Dievaluasi Usai Dianggap Kejahatan Lingkungan
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia. Karenanya, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.
"Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia meminta PPATK agar mengungkapkan temuan tersebut. Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilki perhatian terhadap lingkungan.
"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tutur Hasto.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Taufik Ismail)