Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan merespons kritikan PDI Perjuangan (PDIP) yang menganggap proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Daniel pun mempertanyakan alasan PDIP tiba-tiba mengkritisi kebijakan yang juga digarap Kementerian Pertahanan (Kemenhan) itu.

Kami kritis sudah sejak awal food estate diperkenalkan di komisi IV, kita konteks mitra antar komisi IV dengan Kementerian Pertanian

"Kenapa baru sekarang? Hahaha," kata Daniel seusai menghadiri sidang Tahunan MPR RI 2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Gerindra Bantah Proyek Food Estate Dianggap Kejahatan Lingkungan, Begini Penjelasannya

Anggota Komisi IV DPR RI ini menjelaskan pihaknya sejak awal memang mengkritisi program food estate tersebut.

"Kami kritis sudah sejak awal food estate diperkenalkan di komisi IV, kita konteks mitra antar komisi IV dengan Kementerian Pertanian," ujar Daniel.

Daniel menuturkan ketika itu pihaknya mengkritisi lantaran food estate tanpa melalui kajian yang layak.

"Kita sangat kritis karena apa? Karena waktu itu food estate dimunculkan tanpa kajian yang layak," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.

Baca juga: Food Estate Dikritik, Sekjen Gerindra: Pak Prabowo Jalankan Program Pemerintah Jokowi-Maruf Amin

Hal itu terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).

"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menuturkan dalam praktiknya disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.

"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia.

Karenanya, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.

Baca juga: Food Estate Dikritik, Sekjen Gerindra: Pak Prabowo Jalankan Program Pemerintah Jokowi-Maruf Amin

"Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia meminta PPATK agar mengungkapkan temuan tersebut. Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilki perhatian terhadap lingkungan.

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tutur Hasto.