TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya resmi memecat Budiman Sudjatmiko sebagai kader buntut dukungannya kepada Prabowo Subianto.

"Memutuskan, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," demikian bunyi surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu.

Dalam surat pemecatan itu, DPP PDIP juga melarang Budiman Sudjatmiko melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan partai.

"Melarang saudara tersebut pada diktum satu (Budiman Sudjatmiko) melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," demikian tertulis dalam poin dua surat keputusan tersebut.

Surat keputusan pemecatan Budiman sebagai kader memuat empat poin. Pertama, memecat Budiman sebagai kader; melarang Budiman mengatasnamakan PDIP melakukan kegiatan dan jabatan apapun.
Ketiga, surat keputusan akan dipertanggungjawabkan di kongres partai; dan terakhir keputusan bisa ditinjau kembali apabila ada kekeliruan.

Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus membenarkan pemecatan terhadap Budiman Sudjatmiko itu. Deddy menyebut surat pemecatan Budiman diantar lewat jasa kurir ke alamat rumahnya. "Setahu saya hari ini (suratnya) sudah dikirim kurir ke rumah Budiman," kata Deddy saat dikonfirmasi, Kamis (24/8).

Budiman Sudjatmiko juga membenarkan hal itu. Ia mengaku sempat menerima kabar dari orang rumahnya dan sempat meminta agar surat tersebut difotokan untuk dikirim ke dirinya. "Betul, betul, betul (sudah dipecat). Sudah terima tadi jam 8 malam," kata Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8).

Budiman sebelumnya sempat menyebut seharusnya pemecatannya dari PDIP tidak bisa tiba-tiba harus dipanggil dan memberikan klarifikasi terlebih dahulu. Namun setelah keluarnya surat pemecatan terhadap dirinya, Budiman mengaku tak masalah. Ia menerima pemecatan tersebut.

"Ya itu enggak masalah, saya terima saja enggak apa-apa, no comment," ungkapnya. "Ini adalah akhir dalam satu episode hidup saya dan saya tentu akan memulai episode berikutnya," ucap Budiman.

Sementara Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan partainya sebenarnya sudah memanggil Budiman sebanyak 2 kali untuk meminta klarifikasi sesuai mekanisme partai.

"Jadi kita sudah pernah Sekjen (Hasto Kristiyanto) panggil dia secara informal tanggal 24 Juli. Waktu pertemuan dengan Sekjen dia malah minta menjadi menteri meskipun dalam waktu 3 bulan. Makanya Sekjen menolak permintaan dia. Ngapain orang menteri itu urusan hak prerogatif Presiden, oke itu informalnya," kata Komarudin, Jumat (25/8).

"Panggilan formalnya itu tanggal 28 Juli 2023 hari Kamis jam 4 sore. Di lantai 2 gedung (DPP PDIP) Diponegoro 58. Saat dia datang, saya lagi sidang komite. Komite itu terdiri dari Komarudin ketua, kemudian ada anggota-anggotanya. Karena kita lagi bersidang di lantai 4, maka kami sepakat sudah saya terima dia minta klarifikasi atas tindakan sebelumnya yang dia memberi dukungan kepada Prabowo," imbuhnya.

Karena itu, ia membantah pernyataan Budiman yang merasa belum diberikan waktu untuk memberikan klarifikasi.

"Gini-gini Budiman tidak usah ajar kita soal aturan. Menjadi soal karena dia tidak mengerti aturan, kan. Menjadi blunder dia karena dia berorganisasi tapi dia tidak mengerti aturan," tutur anggota Komisi II DPR itu.

Komarudin menyebut Budiman tak perlu lagi dipanggil DPP usai mengadakan deklarasi relawan Prabowo-Budiman (Prabu) beberapa waktu lalu.

Sebab, kata Komarudin, DPP PDIP sudah memberikan peringatan kepada Budiman untuk taat kepada keputusan partai yakni mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

"Ya, sudah jelas, kan, pertama kita warning orang, kan, tahapannya pernah kita warning 'waduh kamu jangan begini', kan sudah dilakukan (peringatan)," tutup Komarudin.

Budiman Sudjatmiko bergabung ke PDIP sejak 2004 silam. Ia adalah seorang aktivis penentang Orde Baru era 1990-an. Sekitar tahun 1994, ia bersama sejumlah rekannya mendirikan Persatuan Rakyat Demokratik (PRD). Budiman didapuk menjadi ketua.

Di PDIP, Budiman dua kali menjadi anggota dewan pada periode 2009 dan 2014. Ia sempat kembali maju pada 2019 lewat dapil yang berbeda namun tak terpilih.(tribun network/frs/den/rin/dod)